Mari Kembali Fokus: Saatnya Membantu Korban Banjir, Bukan Saling Menyalahkan
Oleh: Dr. Sufyan Ilyas, S.Th., M.H.
(Ketua STAI Tapaktuan, Aceh Selatan)
Musibah banjir yang kembali melanda Aceh Selatan dan beberapa wilayah Aceh lainnya adalah pengingat bahwa kita hidup dalam ruang sosial yang membutuhkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan.
Banyak keluarga terdampak harus kehilangan rumah, harta benda, dan kenyamanan hidup yang selama ini mereka nikmati. Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama kita seharusnya tertuju pada para korban banjir — mereka yang membutuhkan bantuan, dukungan, dan kehadiran kita sebagai sesama manusia.
Namun, dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik justru teralihkan oleh polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah kondisi bencana.
Fenomena ini menimbulkan beragam persepsi, komentar, bahkan perdebatan tajam yang berkembang di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Dari perspektif akademis, reaksi publik ini dapat dipahami. Dalam teori kepemimpinan dan komunikasi publik, kehadiran fisik seorang pemimpin pada saat krisis sering kali dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral, simbol solidaritas, dan representasi negara di tengah masyarakat.
Karena itu, wajar jika sebagian masyarakat merasa kecewa dan mempertanyakan waktu keberangkatan tersebut.
Namun, kita juga harus obyektif melihat kenyataan bahwa pemerintah daerah tetap bekerja, struktur birokrasi tetap berjalan, dan penanganan banjir tetap dilakukan oleh perangkat pemerintahan yang ada.
Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa Bupati tetap memantau dan memberikan instruksi melalui jalur formal pemerintahan.
Kita juga harus mengakui bahwa perjalanan tersebut bukan bersifat rekreasi, melainkan ibadah, sebuah urusan religius yang dalam Islam tetap memiliki nilai dan kedudukan mulia, meskipun momentum keberangkatannya dapat dinilai kurang tepat oleh sebagian pihak.
Oleh karena itu, memperbesar polemik justru berpotensi melemahkan solidaritas sosial kita. Energi masyarakat yang seharusnya diarahkan untuk membantu korban banjir malah terpecah pada perdebatan yang tidak produktif.
Dalam literatur etika publik, keadaan seperti ini disebut public energy misallocation yaitu kondisi ketika perhatian publik bergeser dari persoalan substansial menuju isu emosional yang kurang memberi solusi.
Saat ini, yang kita perlukan bukan saling mencela, menyalahkan, atau memperpanjang perdebatan. Yang lebih penting adalah gotong royong, kesetiakawanan sosial, ketenangan berpikir, dan tindakan nyata dalam membantu korban banjir. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.
Kepada Bupati Aceh Selatan, kita berharap sekembalinya dari Tanah Suci beliau dapat segera hadir bersama masyarakat, memberikan penjelasan terbuka, memperkuat koordinasi penanganan banjir, dan meneguhkan kembali kepercayaan publik.
Di sisi lain, kepada masyarakat, mari kita menahan diri dari sikap saling menyerang ataupun mempermalukan, karena setiap pemimpin dan setiap manusia memiliki ruang untuk memperbaiki kekurangan serta memperbaiki keadaan.
Hari ini Aceh membutuhkan ketenangan.
Aceh membutuhkan ruang dialog.
Aceh membutuhkan hati yang lapang dan kebijaksanaan kolektif.
Maka, marilah kita kembali kepada tugas utamaMenolong yang membutuhkan, meringankan beban korban banjir, dan memastikan Aceh kembali pulih bersama.
Semoga musibah ini menjadi pelajaran, bukan sumber perpecahan.
Semoga bencana ini menjadi jalan meningkatnya kepedulian dan ukhuwah sosial.
Dan semoga Aceh semakin kuat bukan karena saling menyalahkan, melainkan karena kita memilih saling menopang.[]
Pos Terkait
Trending Post
Pos Terbaru
Tidak ada komentar