Kecewa Dengan Kinerja Tim Pemerintah, Warga Teupin Tinggi Datangi DPRK Aceh Selatan

ASPIRATIF.ID — Akibat kecewa dengan hasil kerja tim Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang tidak ada hasil sama sekali, maka warga Gampong Tinggi Kecamatan Trumon melakukan audensi dengan DPRK Aceh Selatan, Selasa, 5 Agustus 2025.

Hadir dalam audensi tersebut ketua DPRK Aceh Selatan Rema Mizhul Azwa didampingi anggota dewan lainnya Kamalul, Jasmar, Adi Samridha dan Firauza Heldin.

Salmaun salah satu perwakilan warga Teupin Tinggi saat dihubungi Aspiratif, Selasa 5 Agustus,  mengatakan bahwa persoalan sengketa lahan antara warga dan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) sudah berlangsung lama dan hingga saat ini belum ada titik temu penyelesaianya.

Begitupun, sebut Salmaun, tim yang dibentuk Bupati Aceh Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut juga tidam menampakkan hasil yang memuaskan alias jalan ditempat.

“Minggu lalu kami melakukan pertemuan dengan tim pemerintah daerah,namun tidak ada hasil, terkesan tim tidak bekerja sama sekali,” kata Salmaun.

Lebih lanjut, Salmaun menjelaskan, kedatangan warga ke DPRK Aceh Selatan untuk meminta agar lembaga wakil rakyat tersebut ambil andil dalam penyelesaian sengketa dengan PT ASN.

“Maka hari ini kami menjumpai seluruh Anggota DPRK melalui komisi terkait beserta dengan ketua DPRK. Kami meminta DPRK ambil andil dalam penyelesaian sengketa lahan,” lanjut Salmaun.

“Kami bermohon DPRK segera turut lakukan penyelesaian persoalan ini sesuai dengan pungsinya. Sabelum kami masyarakat mengambil langkah tindakan sendiri,” sambungnya.

Salmaun menambahkan, pihaknya berharap agar konflik batas wilayah desa, status lahan HGU, serta kewajiban plasma dapat segera diselesaikan sehingga ada titik temu yang jelas.

Menurut Salmaun, selama ini perusahaan tidak konsisten dan cenderung menghindar dari tanggung jawab sosial

.Itu sebab, pihaknya  meminta DPRK turut membantu menindaklanjuti aspirasi warga untuk penyelesaian sengketa lahan.

“Kami berharap DPRK bisa menindaklanjuti aspirasi ini dan mendorong penyelesaian yang cepat, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan, dan jika perlu buat Pansus,” tutup Salmaun.[Red]