BADKO HMI Aceh: Kawal Polemik PT MIFA Secara Damai dan Konstitusional

Redaksi
28 Jun 2025 22:48
Daerah News 0 74
2 menit membaca

ASPIRATIF|BANDA ACEH – Menyikapi mencuatnya polemik antara PT Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang belakangan menjadi sorotan publik.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah.

BADKO HMI Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya hukum secara objektif dan mendorong semua pihak agar menghormati mekanisme legal yang berlaku, demi menjaga kondusivitas Aceh Barat dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

banner 350x350

Melalui Bendahara Umum BADKO HMI Aceh, Syafyuzal Helmi, organisasi mahasiswa ini menegaskan pentingnya menyikapi persoalan ini dengan bijak dan menghormati jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.

“BADKO HMI Aceh mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Mari kita kawal proses hukum dengan kepala dingin dan sikap dewasa. Jangan biarkan emosi atau provokasi merusak keharmonisan sosial yang telah terbangun,” ujar Helmi dalam pernyataan resminya Minggu (29/6).

Lebih lanjut, Helmi menekankan bahwa keberadaan PT Mifa Bersaudara di Aceh Barat sejatinya membawa kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Perusahaan ini, sebut Helmi, menjadi salah satu penyokong utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aktif menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi kepentingan masyarakat.

“PT MIFA tidak hanya menyumbang PAD dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki peran sosial melalui program CSR-nya yang mendukung berbagai sektor di Aceh Barat,” ujar Helmi

Begitupun, Helmi mengingatkan bahwa stabilitas wilayah adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perbedaan pendapat atau konflik kepentingan tidak boleh menjadi pemicu kegaduhan yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Penegakan hukum harus dijalankan dengan adil dan transparan. Namun kita juga harus bijak agar proses ini tidak berubah menjadi konflik terbuka yang justru mencederai demokrasi dan ketertiban sosial. Mari bersatu, menjaga kedamaian, dan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan,” tutup Helmi.[]

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x