Muara Dangkal Ancam Nyawa Nelayan Aceh Selatan, Muslim Ayub Minta Pemerintah Bergerak Cepat

ASPIRATI|JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Aceh I, H. Muslim Ayub, SH, mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah cepat melakukan normalisasi muara dan alur keluar masuk perahu nelayan di Pelabuhan Perikanan Gunung Cut, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan.

Menurut Muslim Ayub, persoalan pendangkalan muara yang kini diperparah oleh longsoran batu pemecah ombak (waterbreak) bukan lagi persoalan infrastruktur, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa nelayan serta keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

“Saya meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan agar segera merespons kondisi ini dengan melakukan normalisasi dan pengerukan alur keluar masuk kapal nelayan. Jangan sampai nelayan terus dipaksa mempertaruhkan nyawa hanya untuk mencari nafkah,” ujar Muslim Ayub, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga :

Dandim Turun Langsung Padamkan Karhutla di Aceh Selatan

27 Jan 2026

Buka MTQ ke 36,Ini Kata Bupati Aceh Selatan

09 Jul 2025

Politisi senior asal Aceh itu mengatakan, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu kekuatan ekonomi daerah yang harus didukung melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

” Karena itu, keberadaan pelabuhan perikanan yang aman dan berfungsi optimal merupakan kebutuhan mendesak, ” tegasnya.

Ia menilai, jika persoalan tersebut terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya meningkatnya risiko kecelakaan laut, tetapi juga menurunnya produktivitas nelayan akibat terganggunya akses keluar masuk armada penangkapan ikan.

Baca Juga :

Balas Pantun di Baitul Mal Aceh Selatan, Kemana Dewan Pengawas?

27 Okt 2025

PNA Nyatakan Sikap Oposisi di Pemerintahan Mirwan dan Baital

29 Des 2025

“Pemerintah harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Ketika pelabuhan dan alur pelayaran dibenahi, maka produktivitas nelayan meningkat, ekonomi masyarakat pesisir tumbuh, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah,” katanya.

Selain meminta perhatian Pemerintah Aceh, Muslim Ayub juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, perhatian terhadap nelayan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga harus menyentuh aspek perlindungan sosial, keselamatan kerja, serta peningkatan kapasitas usaha perikanan.

“Saya juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap nasib nelayan. Kebutuhan alat tangkap yang layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan saat melaut, hingga pembinaan usaha perikanan harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.

Muslim Ayub menambahkan, negara memiliki kewajiban menghadirkan perlindungan bagi nelayan sebagai salah satu profesi yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sebagai anggota DPR RI, lanjut Muslim Ayub, dirinya akan terus menjalankan fungsi konstitusional DPR, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dengan mendorong agar kebijakan serta program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Aceh memperoleh perhatian yang memadai dari pemerintah pusat.

“Saya akan terus mengawal aspirasi masyarakat Aceh Selatan, termasuk kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional dari sektor perikanan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, fasilitas yang memadai, dan rasa aman ketika mencari nafkah di laut,” pungkasnya.[]