Terkait Pendangkalan Muara,Begini Kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan

ASPIRATIF|ACEH SELATAN – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Selatan Hadi Suhaima,S.Pi,M.Si menanggapi persoalan pendangkalan muara di sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang menjadi sorotan.

Saat dikonfirmasi media, Selasa 01 Juli 2026, alumni Universitas Riau (UNRI) ini mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh agar dilakukan penanganan dengan cara pengerukan dan normalisasi alur masuk dan keluar di pelabuhan nelayan.

Selain itu kata Hadi,pendangkalan muara tidak hanya terjadi di satu titik,namun ada beberapa titik PPI yang menjadi aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Aceh Selatan.

Baca Juga :

Temui Komisi I DPRK, Perwakilan Panwaslihcam Pilkada Tuntut Honor Yang Belum Dibayar

19 Mei 2025

Laila dan Majnun: Cinta, Adab, dan Batas Manusia

10 Feb 2026

“Terkait pendangkalan muara atau alur masuk perahu dan kapal nelayan di beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Aceh Selatan, di antaranya PPI Gunung Cut dan PPI Keude Bakongan, kami sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui DKP Aceh agar dilakukan pengerukan dan normalisasi alur masuk kapal. Tujuannya agar nelayan dapat menambatkan armadanya dengan aman,” ujarnya.

Lebih lanjut Hadi Suhaima menjelaskan? Selain mengusulkan pengerukan, DKP Aceh Selatan juga telah memasukkan sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPP) sebagai acuan pengembangan pelabuhan perikanan di masa mendatang.

Beberapa pelabuhan yang telah diusulkan dalam dokumen tersebut meliputi PPI Keude Bakongan, PPI Lhok Rukam, PPI Air Berudang, PPI Lhok Pawoh, PPI Labuhan Tarok, PPI Keude Meukek dan PPI Sawang Ba’u.

Baca Juga :

151 Gampong di Aceh Selatan Gelar Pilchiksung Serentak, Ini Jadwalnya

02 Sep 2025

Seminar FEB USK Soroti Krisis Lapangan Kerja di Aceh, Pengangguran Terdidik Kian Meningkat

23 Mei 2026

Tidak hanya itu sebut Hadi, keberadaan RIPP menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan secara bertahap sehingga pengembangannya memiliki arah yang jelas dan terintegrasi.

Begitupun, Hadi mengakui realisasi penanganan pendangkalan masih terkendala keterbatasan anggaran di tingkat Pemerintah Aceh.

“Respons dari Pemerintah Provinsi pada prinsipnya positif. Namun, memang masih terkendala keterbatasan anggaran sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap,” katanya.

Walaupun menghadapi keterbatasan fiskal, Hadi menyebutkan bahwa DKP Aceh pada tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik di sektor pelabuhan perikanan sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur kelautan.

Hadi berharap dukungan Pemerintah Aceh terus berlanjut sehingga program normalisasi muara dan pengembangan pelabuhan perikanan di Aceh Selatan dapat segera direalisasikan.

“Infrastruktur pelabuhan yang memadai bukan hanya menjamin keselamatan nelayan, tetapi juga akan meningkatkan produktivitas sektor perikanan yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir di Aceh Selatan,” tutup Hadi Suhaima.[]