MBG Dikebut di Daerah Tinggi Stunting, Ahli Gizi Digandeng, Riset Disiapkan

ASPIRATIF – Pemerintah memutuskan untuk menjadikan daerah-daerah dengan angka stunting yang tinggi sebagai prioritas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebutkan, BGN akan mempercepat pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah-daerah tinggi stunting.

“Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stunting-nya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan,” kata Sudaryono.

Baca Juga :

Pemerintah Kirim Tenda hingga Perangkat Komunikasi ke Wilayah Bencana Sumatera 

28 Nov 2025

Atasi Abrasi Sungai, Warga Gampong Pulo Ie Lakukan Gotong Royong 

31 Agu 2025

Sudaryono mengeklaim, pemerintah telah mengantongi data mengenai daerah mana saja yang membutuhkan pendirian SPPG agar masyarakatnya dapat memperoleh MBG.

Sementara, jika sudah ada dapur MBG di daerah tersebut, pelaksanaan program MBG-nya akan dimaksimalkan.

“Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kita,” kata dia.

Baca Juga :

Menag: Tunjangan Profesi Guru Non PNS Naik Jadi Rp 2 Juta per Bulan

05 Sep 2025

Dibuka Wabup Baital, Rakerda I IWO Aceh Selatan Berlansung Sukses

10 Jun 2026

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, SPPG-SPPG di daerah tinggi stunting itu ditargetkan akan dibuka sebelum 5 Agustus 2026 mendatang.

Budi menyebutkan, Kementerian Kesehatan dan BGN juga akan bertemu dnegan ahli gizi untuk membahas pihak-pihak mana saja yang patut diprioritaskan menerima MBG.

“Targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Ibu hamil, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana,” ucap dia.

Kemenkes juga berencana membuat riset untuk memantau dampak MBG terhadap pemenuhan gizi anak Indonesia, terutama mereka yang mengalami stunting.

“Semua anak yang stunting, by NIK, by name, by address sudah ada. Kita tag dia dapat MBG apa enggak, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu, benar-benar naik enggak?” kata Budi.

Ia menuturkan, apabila berat badan anak itu tidak naik, artinya anak itu terlalu banyak diberikan karbohidrat, padahal yang dibutuhkan adalah protein hewani.

Selain posyandu, pemantauan juga akan dilakukan di unit kesehatan sekolah (UKS) yang melaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) setiap tahunnya.

“Sekarang CKG setahun sekali ditimbang, saya lagi lobi ke beliau (Mendikdasmen Abdul Mu’ti), boleh enggak setahun dua kali, jadi bisa ada waktu cukup untuk kita feedback balik ke BGN,” kata Budi.

Ia menyebutkan, dengan riset dan pengecekan rutin tersebut, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan atau mengintervensi program MBG berbasis data.

Budi meyakini, pelaksanaan MBG yang baik dapat menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di Indonesia karena kekurangan gizi adalah salah satu penyebab dari masalah kesehatan.

“Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah kesehatan. Jadi kalau program ini baik, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai,” kata Budi.

Budi menuturkan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024, 1,5 juta sampel dari empat desil terbawah mengalami kekurangan gizi.

Angka prevalensi stunting di Indonesia juga masih cukup tinggi yakni sedikit di bawah 20 persen. Ia menyebutkan, para penderita stunting itu juga memerlukan gizi cukup karena kekurangan gizi akan berpengaruh ke hidup mereka kelak.

Selain itu, hasil Cek Kesehatan Gratis juga menunjukkan bahwa masih sebagian besar anak di bawah usia Sekolah Menengah Atas (SMA) kekurangan gizi.

“Oleh karena itu, saya tekankan program ini sangat bagus di mata Menteri Kesehatan, program Bapak Presiden ini sangat bagus, kita mengakui bersama Kepala BGN bahwa ada kekurangan implementasinya,” kata Budi.

Di samping soal priotias pada daerah tinggi stunting, BGN tengah menyiapkan sebuah portal agar orang tua dan sekolah dapat memantau gizi dalam kandungan MBG hingga SPPG yang menyediakan menunya.

Portal tersebut ditargetkan Sudaryono dapat diselesaikan dalam satu hingga dua minggu ke depan.

“Satu portal di mana stakeholder MBG, dalam hal ini yang paling berkepentingan kan adalah sekolah dan orang tua itu bisa ngecek anaknya yang sekolah di sekolah mana. Ibaratnya diberi makan oleh negara dengan menu yang apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa,” ujar Sudaryono.

Ia mengatakan, portal ini merupakan bentuk  transparansi tata kelola program MBG, karena dapat memuat informasi SPPG yang mendistribusikan menu MBG kepada penerima manfaatnya.

“Jadi kami menyiapkan itu, trust is good, control is better untuk bagaimana memastikan SPPG dan semua tim dapur memastikan menunya bagus, gizinya cukup, diterima dengan baik oleh penerima manfaat dan kemudian proses ini betul-betul secara kualitas dan kuantitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sudaryono.[]

Sumber : Kompas.Com