Wacana MBG Dikelola Kantin Sekolah, Armi : Pengawasan  SPPG Harus Diperkuat 

ASPIRATIF ​- Wacana keterlibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

PIC Yayasan Berkah Cahaya Armi mengatakan, bahwa perubahan skema dan pentingnya memperkuat peran dapur SPPG harus dilakukan secara hati-hati.

​Dia menilai bahwa setiap rencana perubahan pola distribusi MBG memerlukan kehati-hatian tinggi. Pasalnya, keberadaan dapur SPPG yang selama ini beroperasi dinilai sudah memiliki basis sistem penyediaan gizi yang jelas, sehingga jangan sampai wacana baru justru memunculkan kendala baru di lapangan.

Baca Juga :

3 Tahun Bertugas Di Aceh Selatan,Ini Prestasi yang Diperoleh Kasat Reskrim Iptu Narsyah Agustian

14 Jun 2026

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : Syamsul Bahri Bertahan,Agustinur Jabat Kadis Pangan 

23 Jun 2026

​“Menurut saya, SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada persoalan, kemudian sistem yang sudah dibangun justru dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” katanya Kamis (10/9/2026).

Lebih lanjut Armi menjelaskan,​meskipun kantin sekolah memiliki keunggulan dari segi jarak operasional yang lebih dekat dengan siswa,ia mengingatkan bahwa faktor kedekatan tidak serta-merta menjamin kesiapan standar operasional.

Begitupun,pelaksanaan MBG menuntut pemenuhan kriteria ketat yang belum tentu dimiliki oleh seluruh unit kantin sekolah.

Baca Juga :

Jerman Gugur di Piala Dunia 2026, Kali Pertama Gagal lewat Adu Penalti 

30 Jun 2026

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub Kunjungi Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Pastikan Kondisi di Lapangan Sesuai Fakta

04 Sep 2026

​Beberapa poin krusial yang ia garis bawahi mencakup ​kapasitas produksi, kecukupan gizi dan porsi, ​keamanan pangan dan higienitas dan kompetensi pengelola.

​“Yang harus dipastikan bukan hanya makanannya sampai kepada anak-anak, tetapi apakah kandungan gizinya sesuai, porsinya sesuai, bahan yang digunakan memenuhi standar, dan proses pengolahannya aman,” jelasnya.

​Selain masalah mutu makanan,Armi juga menyoroti potensi risiko pengawasan jika titik pengelolaan makanan dipecah ke ribuan kantin sekolah.

Menurutnya, semakin banyak unit yang mengelola dana dan pengadaan, semakin rumit pula mekanisme kontrol yang dibutuhkan.

​“Jangan sampai niatnya efisiensi, tetapi justru membuka banyak titik baru yang sulit diawasi. Kalau ada pengadaan dan pengelolaan dana, semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujarnya.

Selain itu, ​upaya mendorong penguatan SPPG sebagai pilar utama tidak sepenuhnya menutup pintu bagi kantin sekolah. Namun, ia menyarankan agar keterlibatan kantin bersifat selektif dan tidak disaratkan secara generalisasi.

​Kantin yang dapat dilibatkan wajib memenuhi verifikasi ketat terkait fasilitas, higienitas, dan pemenuhan standar gizi. Bila belum memenuhi kriteria, perannya sebaiknya tetap berada di bawah koordinasi SPPG.

​Armi menyimpulkan bahwa fokus utama Program MBG adalah mutu gizi anak serta tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar memindahkan lokasi penyediaan makanan.

Evaluasi menyeluruh berbasis data lapangan menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum menetapkan kebijakan akhir. []