Tokoh Pemuda Aceh Selatan : Pelaksanaan MBG Sudah Tepat di SPPG

ASPIRATIF – Tokoh Pemuda Aceh Selatan Hendra Saputra, mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan pelaksanaannya di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.

Menurutnya, jika program tersebut ditempatkan langsung di kantin sekolah, dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal dan justru menimbulkan persoalan baru.

Pernyataan itu disampaikan mantan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan itu menanggapi wacana agar proses masak dan distribusi makanan bergizi dilakukan di lingkungan sekolah, pada Kamis 10 September 2026.

Baca Juga :

Mahar Tinggi dan Angka Nikah yang Terus Menurun

22 Jan 2026

PP 45 Tahun 2025 Dinilai Jadi “Suntik Mati” Industri Sawit Nasional

28 Sep 2025

Hendra menilai sekolah seharusnya tetap difokuskan sebagai tempat belajar mengajar. Menjadikan sekolah sebagai dapur MBG akan mengganggu jam belajar siswa dan guru.

“Jika ditempatkan di sekolah dikhawatirkan tidak maksimal. Sehingga sekolah biar difokuskan tempat belajar mengajar,” kata Hendra.

Lebih lanjut, mantan wakil ketua KNPI Aceh Selatan itu menjelaskan, proses memasak di sekolah berpotensi mengganggu aktivitas belajar. Suara, asap, lalu lalang orang, serta distribusi makanan bisa memecah konsentrasi siswa.

Baca Juga :

Terpilih Secara Aklamasi, Kadisdik Nakhodai PGRI Kabupaten Gayo Lues Periode 2025-2026

19 Apr 2026

Media Asing Soroti Banjir Sumatera Tewaskan 1.000 Orang Lebih, Singgung RI Belum Minta Bantuan Internasional 

14 Des 2025

“Harus dipikirkan dampaknya. Mengganggu jam belajar, kemudian minim pengawasan soal standar kebersihan dan gizi,” ujarnya .

Begitupun kata Hendra, dapur SPPG yang sudah berjalan saat ini memiliki sistem, SOP, ahli gizi, dan tenaga juru masak yang terlatih.

Hal ini penting untuk menjamin mutu, higienitas, dan ketepatan gizi makanan. Hal itu terlihat seperti di Dapur SPPG Bhayangkari Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan.

“Masak makanan memang harus difokuskan ke dapur yang sudah berjalan. Di sana ada pengawasan berlapis dari BGN, dinas kesehatan, dan ahli gizi, salah satunya bisa kita lihat di Dapur Bhayangkari Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan, mereka sistematis dan terstruktur dalam penyaluran MBG,” jelasnya.

Jika diserahkan ke sekolah, lanjutnya, pengawasan akan tercerai-berai. Tidak semua sekolah memiliki tenaga yang paham standar gizi dan keamanan pangan. Selain itu, Hendra juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.

Ia khawatir jika MBG dipusatkan di sekolah, maka pemilik dapur SPPG yang sudah berjalan dan sudah investasi akan terdampak dan mengalami kerugian.

“Jika dipusatkan di sekolah maka akan ada persoalan baru dimana para pemilik dapur yang sudah berjalan akan terdampak dan mengalami kerugian,” katanya.

Ia menyebut, saat ini banyak pengusaha lokal dan UMKM yang sudah bermitra dengan SPPG. Mereka sudah menyiapkan tenaga kerja, peralatan, dan rantai pasok. Jika dialihkan ke sekolah, maka investasi itu bisa sia-sia dan memutus mata rantai ekonomi.

“Ini bukan hanya soal makan. Ini soal keberlanjutan ekonomi masyarakat. Jangan sampai program baik ini justru mematikan usaha orang,” ujarnya.

Hendra menambahkan, sebagai masyarkat ia meminta Badan Gizi Nasional BGN dan Pemerintah Daerah mengevaluasi dulu pelaksanaan MBG melalui SPPG sebelum mengambil kebijakan baru.

Ia menyarankan agar penguatan dilakukan pada kapasitas dapur SPPG yang ada. Seperti menambah kapasitas produksi, memperluas jangkauan, dan menggandeng lebih banyak UMKM lokal sebagai pemasok.

“Biarkan SPPG jalan sesuai tupoksinya. Sekolah jalan sesuai tupoksinya. Jangan dicampur. Kalau mau efektif, perkuat dapur yang sudah ada, bukan bikin dapur baru di setiap sekolah,”tutupnya.[]