Terkait Tambang Ilegal di Aceh Selatan, Ini Kata Praktisi Hukum Misbar SH

ASSPIRATIF – Aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Selatan dinilai telah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah serius dari pemerintah serta aparat penegak hukum.

Praktisi Hukum Aceh Selatan, Misbar RB, SH, mendesak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Selatan untuk segera mengambil tindakan nyata terhadap aktivitas tambang ilegal yang diduga berlangsung di sejumlah kawasan, seperti Kecamatan Kluet Tengah, Samadua, Meukek, Labuhanhaji, dan beberapa wilayah lainnya.

Menurut Misbar, persoalan tambang ilegal bukan hanya menyangkut aktivitas ekonomi semata, tetapi telah menyentuh persoalan lingkungan, sosial, serta masa depan masyarakat Aceh Selatan.

Baca Juga :

Muhammad Yusbar, Anak Petani yang Lulus Tamtama TNI AD

19 Jul 2025

Tahap II Perkara Penganiayaan, Satreskrim Polres Aceh Selatan Limpahkan Tersangka ke Kejaksaan

23 Jun 2025

“Tambang ilegal saat ini sudah menjadi persoalan serius. Kerusakan hutan yang tidak terkendali, ancaman terhadap sumber air bersih, rusaknya ekosistem sungai, serta berbagai dampak sosial lainnya harus segera ditangani sebelum semakin parah,” ujar Misbar RB, SH, di Kotafajar, Selasa (11/8/2026).

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena dampaknya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tidak berhenti hari ini. Dampaknya bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, negara harus hadir dan bertindak tegas,” tegasnya.

Baca Juga :

FIKK UNESA Gelar Gerakan Kemanusiaan, Tanamkan Nilai Empati Sejak Dini

22 Feb 2026

Ponpes Al Zahrah Jadi Tuan Rumah Seleksi Calon Mahasiswa Al Azhar dari Aceh

15 Apr 2026

Lebih lanjut, Misbar meminta Bupati Aceh Selatan menggunakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dalam penanganan persoalan tambang ilegal.

Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan kelestarian lingkungan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Bupati harus menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan ini. Pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dan memastikan ada tindakan nyata, bukan hanya sebatas imbauan,” katanya.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Aceh Selatan, melakukan penegakan hukum secara serius terhadap aktivitas tambang ilegal.

Begitupun, pengusutan tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi harus mengungkap pihak-pihak yang menjadi aktor utama di balik aktivitas tersebut.

“Siapa pemodal, siapa yang mengendalikan, dan siapa saja yang terlibat harus dibuka secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Misbar meminta Kejaksaan Negeri Aceh Selatan ikut mengambil peran dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan, serta Kodim 0107/Aceh Selatan mendukung upaya menjaga keamanan wilayah dan kelestarian lingkungan.

*Transparansi Penanganan Tambang Kluet Tengah Ditunggu*

Misbar secara khusus menyoroti aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Kluet Tengah yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat.

Ia meminta pemerintah membuka secara transparan perkembangan penanganan persoalan tersebut agar masyarakat mengetahui langkah yang telah dilakukan.

“Masyarakat membutuhkan kepastian. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran terhadap aktivitas yang merusak lingkungan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan tindak lanjut rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Selatan terkait pengujian sampel air Sungai Kluet.

Menurutnya, hasil uji laboratorium harus segera disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi dan tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi lingkungan.

“Uji sampel sungai harus dilakukan secara objektif dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Misbar mengajak seluruh masyarakat Aceh Selatan untuk ikut berperan dalam mencegah dan melawan aktivitas tambang ilegal.

Ia meminta aktivis lingkungan, mahasiswa, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen daerah bersatu mengawal persoalan tersebut.

“Ini bukan persoalan kelompok tertentu, tetapi menyangkut masa depan Aceh Selatan. Semua pihak harus memiliki kepedulian untuk menjaga lingkungan,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah masing-masing.

Jangan Sampai Muncul Kecurigaan Publik
Misbar mengingatkan, apabila pemerintah dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah konkret, maka dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Ketika persoalan besar seperti tambang ilegal tidak ditangani secara serius, masyarakat bisa bertanya-tanya. Karena itu, Forkopimda harus menunjukkan komitmen dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga Aceh Selatan agar tidak mengalami kerusakan lingkungan yang semakin besar.[]