Anggota DPRK Aceh Selatan Minta TAPD Serius Bahas KUA-PPAS

2 menit membaca View : 3
Redaksi
News, Parlemen - 22 Nov 2026

TAPAKTUAN, ASPIRATIF ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan Dedi Saputra, ST meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk serius membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Desakan itu muncul karena pembahasan yang sedang berjalan antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRK dinilai jalan di tempat.

Data yang diminta diperbaiki di rapat sebelumnya, di rapat berikutnya masih belum beres.

Menurut legislator Partai Nasdem itu, KUA-PPAS adalah dokumen paling penting sebelum APBK disahkan. Dokumen itu menjadi acuan seluruh program pembangunan di 18 kecamatan.

“KUA-PPAS adalah dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun bersama antara TAPD dan Banggar DPR, jadi dokumen nya harus benar-benar konkrit dan siap,” kata Dedi Saputra yang juga anggota Banggar, Minggu (21/11).

Dedi menegaskan, DPRK ingin APBK 2027 dibahas secara maksimal. Karena itu TAPD harus siap dengan data dan dokumen yang lengkap.

“Kesannya TAPD seperti main-main dalam pembahasan KUA-PPAS, padahal waktu tinggal sedikit lagi, kita minta Bupati Mirwan segera melakukan evaluasi,” ujarnya.

Dedi Saputra, ST menambahkan,dari hasil pembahasan, pihaknya menyampaikan tiga hal kepada TAPD. Pertama,siapkan Dokumen lengkap.

“Jangan datang rapat dengan dokumen tidak lengkap. Setiap usulan program dari SKPK harus ada dokumen pendukungnya,” tegasnya.

Kedua,hadir tepat waktu dan Siap menjelaskan. Dan yang ketiga perbaiki data sebelum rapat berikutnya

 “Hal ini mencerminkan lemahnya kinerja TAPD Aceh Selatan,” tegas Dedi Saputra.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Sesuai aturan, APBK 2027 harus disahkan paling lambat 30 November 2026.

Dari hari ini, Minggu 22 November 2026, tersisa 8 hari kalender atau 6 hari kerja.

Jika lewat, kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRK terancam tidak diberikan hak-hak keuangannya selama 6 bulan.

Yang lebih parah, program untuk rakyat terancam mandek. Program Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KASS) yang di APBK 2026 belum ada, terancam tidak bisa dilaksanakan lagi di 2027.

Belanja untuk jalan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian juga akan terhambat di awal tahun.

Hingga berita ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari TAPD Aceh Selatan.Redaksi Aspiratif menunggu konfirmasi resmi untuk keseimbangan berita.[HS]

 

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *