APBK Aceh Selatan 2027 di Ujung Tanduk, DPRK Soroti Lemahnya Kinerja TAPD

3 menit membaca View : 37
Redaksi
Daerah, News - 22 Nov 2026

TAPAKTUAN, ASPIRATIF ID – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun Anggaran 2027 kini berada di ujung tanduk. Batas waktu yang ditetapkan aturan tinggal menghitung hari.

Sesuai ketentuan, APBK 2027 harus sudah disahkan paling lambat 30 November 2026. Artinya, dari hari ini, Minggu 22 November 2026, tersisa 8 hari Kalender atau 6 hari kerja bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan DPRK Aceh Selatan untuk menuntaskan persetujuan bersama.

Dasar hukumnya tegas,undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, APBD harus ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Ketentuan itu dipertegas lagi dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang menyebut batas terakhir pengesahan adalah 30 November.

Jika sampai batas itu terlewati dan belum ada persetujuan bersama, konsekuensinya bukan main-main.

Pertama, sanksi administratif. Kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRD yang lalai bisa tidak diberikan hak-hak keuangannya selama 6 bulan.

Kedua, APBK ditetapkan lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sesuai Pasal 313 Undang-undang nomor 23 tahun 2014, jika APBD gagal ditetapkan tepat waktu, Bupati dapat menetapkan APBD melalui Perkada dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Artinya, program-program baru yang dibutuhkan warga pada 2027 tidak bisa berjalan maksimal, termasuk program Kartu Aceh Selatan Sejahtera (KASS) yang pada APBK 2026 belum ada, teramcam tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2027.

Ketiga, pembangunan terancam mandek. Tanpa APBK yang sah, belanja OPD, program jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pelayanan publik lainnya akan terhambat di awal tahun.

Ketua DPRK Aceh Selatan Hj.Rema Mishul Azwa saat dikonfirmasi media ini mengatakan, saat ini TAPD dan Banggar DPRK Aceh Selatan sedang melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merupakan pondasi  RAPBK 2027.

Menurutnya, dalam pembahasan KUA PPAS harus dilakukan secara detil dan terperinci terkait dengan usulan program yang di usulkan masing-masing SKPK.

“KUA PPAS adalah dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun bersama antara pemerintah daerah dan DPRK sebagai acuan penyusunan APBK, jadi harus dibahas secara matang dan terperinci,” kata politisi Partai PNA itu,Sabtu (21/11).

Lebih lanjut Rema menjelaskan,secara aturan pengesahan APBK harus dilakukan paling lambat 30 November 2026, sebab jika lewat dari waktu yang telah ditentukan,akan dikenakan sanksi administratif.

“Kita ingin APBK dibahas secara maksimal,jadi TAPD harus benar-benar serius dalam melakukan rapat pembahasan KUA-PPAS ini ,” ujarnya.

Rema menambahkan , selama pembahasan berlangsung, Tim Anggaran Pemerintah terlihat tidak serius, data yang harus dikoresi sejak pembahasan sebelumnya belum selesai diperbaiki ketika pembahasan dilanjutkan.

Hal ini mencerminkan lemahnya kinerja TAPD Aceh Selatan. Begitupun kata Rema, pihaknya menghimbau kepada TAPD, untuk lebih serius dalam pembahasan, mulai dari menyiapkan berkas dokumen pendukung yang diperlukan, kehadiran rapat tepat waktu dan kualitas penjelasan yang memadai dan tidak terkesan asal jadi.

Sementara itu,koordinator For PAS T.Sukandi saat dimintai tanggapan terkait R-APBK Aceh Selatan 2027 mengatakan, jika pembahasan KUA-PPA antara TAPD dan Banggar DPRK belum menemukan kesepakatan plafon anggaran setiap SKPK pembahasan tidak bisa dilanjutkan.

“Biasanya sering mentok soal prioritas,mana yang di dahulukan,apakah infrastruktur,pendidikan,kesehatan atau belanja pegawai,” kata T.Sukandi, Sabtu (21/11).

Sukandi menambahkan, secara aturan, APBK harus disahkan paling lambat 30 November 2026. Pasalnya,jika lewat dari waktu yang sudah ditentukan,Pemerintah daerah terancam pakai APBK tahun lalu dengan plafon yang sama dan itu bisa menghambat program baru Bupati di 2027.

“Dampaknya  kepala daerah bisa kena sanksi administratif,” tutup Sukandi.

Hingga berita ini ditayangakan,belum ada konfirmasi resmi dari TAPD Aceh Selatan.[HS]

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *