Ketika berani Jujur dari pada Berpura-pura Perkasa

Di negeri yang gemar memuja pemimpin superman, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS justru memilih menjadi manusia biasa. Dan itulah kesalahannya yang paling tidak dimaafkan publik jujur mengakui tidak sanggup.

Di Aceh Selatan, banjir dan longsor datang bukan sekadar membawa air, tapi juga membawa tuntutan moral yang sering kali salah alamat. Nama Mirwan MS, mendadak jadi sasaran tembak.

Isu umrah, isu pergi keluar negeri saat rakyat kebanjiran, isu “angkat bendera putih” digoreng seolah-olah dengan menelanjangi satu bupati, air bah bisa berhenti mengalir.

Padahal sebelum pergi ia sudah “melihat” warganya lalu dengan ikhlas  menyisih gaji Bupati selama 9 bulan. Dan alasan dia pergi umrah karena daerahnya tidak terlalu parah dan masih terkendali dalam penanganan musibah bencana banjir dan air bah.

Padahal, mari kita jujur sebentar meski kejujuran bukan mata uang favorit dalam politik. Aceh Selatan bukan tenggelam karena Mirwan pergi, tapi karena hutan pergi lebih dulu sebelum ia jadi Bupati dan hutan itu pergi bukan dengan koper umrah, melainkan dengan izin konsesi yang diteken rapi di Jakarta, di ruang ber-AC, oleh mereka yang tak pernah kebasahan kaki.

Mirwan MS bukan aktor utama tapi ikut kena cipratan lumpur. Sutradaranya jelas, kebijakan kehutanan nasional yang rakus dan alergi tanggung jawab.

Ketika Pemkab Aceh Selatan secara resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana dan mengirim surat bernomor 360/1975/2025 tertanggal 27 November 2025. publik gaduh, ada yang bilang itu aib, Ada yang bilang itu lemah, ada pula yang dengan nada sok patriotik bertanya. “kenapa tidak mampu”

Pertanyaan yang lebih jujur seharusnya, memang mampu dari mana?, dengan utang daerah Rp 184 miliar, dan kemampuan bayar ke pihak ketiga yang cuma Rp 20 miliar, apa yang diharapkan, sulap anggaran, cetak uang di kantor bupati atau memerintahkan banjir untuk antri karena APBK sedang tidak cukup.

Mirwan memilih jujur, bukan  ia menyerah pada rakyat, tapi tanda meminta negara hadir. Surat itu bukan pengakuan dosa, melainkan teriakan darurat,  kami tenggelam, kami butuh bantuan. Dan ironisnya kejujuran itu justru sesuai prosedur negara sendiri.

Di beberapa Kabupaten di Aceh, semisal Aceh Barat, Bupati Tarmizi melakukan hal yang sama, mengirim surat ketidakmampuan menangani bencana atas permintaan lembaga penanganan bencana sebagai syarat agar BNPB menurunkan bantuan. Tanpa surat itu logistik tak datang. Negara ini rupanya hanya percaya pada penderitaan yang di foto kopi dan di stempel.

Jadi apa salah Mirwan MS melakukan hal yang sama? atau di republik ini kejujuran hanya boleh dilakukan oleh Bupati tertentu, di daerah tertentu, dengan aksen tertentu.

Sementara Mirwan dicerca, sang menteri tetap bersih, tangannya terlalu bersih untuk sekadar memegang sekop, Ia bekerja dengan kata-kata indah, keberlanjutan, evaluasi dan penataan. Kata-kata yang tidak pernah hanyut, meski kampung-kampung lenyap.

Hutan Sumatra digunduli bukan oleh rakyat Aceh Selatan yang menanam padi, tapi oleh izin-izin raksasa kebun sawit, HPH, HTI bahkan tambang.

Sungai bukan meluap karena hujan terlalu detas tapi karena tak lagi punya hutan untuk menahan air. Namun anehnya yang disalahkan selalu cuaca. Langit jadi tersangka tetap sementara meja kebijakan bebas bersyarat.

Di tengah itu semua, Mirwan diposisikan sebagai kambing hitam, Isu umrah digoreng skala nasional yang dikutip oleh semua media, dijadikan cemoohan dipodcast dan live program televisi, seolah-olah dengan membakar satu nama kebijakan kehutanan dan penanganan bencana bisa berubah.

Padahal sang menteri tetap aman di kursi, tidak ada pencopotan, tidak ada moratorium serius, tidak ada pertanggung jawaban politik apa lagi pertanggung jawaban hukum

Ini bukan soal satu bupati. Ini soal kejahatan struktural yang rapi, legal, dan berulang. Kejahatan tanpa sirene, tanpa borgol hanya banjir tahunan dan korban yang itu-itu saja, pejabat mendadak gesit jika yang di selamatkan kursi empuk nya.

Bandingkan dengan Banda Aceh. Kota gelap, gas elpiji langka, BBM antri panjang, dapur rakyat tak berasap.Tapi retorika menyala terang, Wali kota rajin unggah kemarahan, seolah-olah PLN bisa tunduk pada status Facebook, listrik padam berpekan – pekan, rumah sakit mengandalkan genset, pelajar belajar di bawah lilin tapi yang gratis dan berlimpah tetap pidato.

Di tengah parade kepemimpinan simbolik itu, Mirwan MS justru melakukan satu hal langka mengakui batas, menerima ‘penghakiman” dengan di nonaktif selama tiga bulan oleh Mendagri.

Tapi, ia tidak pura-pura kuat, Ia tidak sibuk konten, Ia tidak menjual amarah, Ia terima dengan iklas. Dalam negeri yang gemar berpura-pura perkasa, kejujuran memang terdengar seperti dosa,banjir akan surut, lumpur akan mengering.

Tapi selama kebijakan kehutanan tetap basah oleh kepentingan pemodal, dan selama pejabat lebih sibuk menjaga citra dari pada hutan, air akan selalu kembali.

Di saat seperti ini semoga masih ada pemimpin yang berani berkata jujur meski tahu kejujuran sering kali lebih dulu di tenggelam kan dari pada banjir itu sendiri.[]

Penulis: Zirhan SP, ( Mantan Anggota DPRK Aceh Selatan)