
ASPIRATIF|ACEH SELATAN – Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengingatkan para pemimpin agar mewaspadai keberadaan pihak-pihak yang gemar mencari muka (carmuk) di lingkungan kekuasaan.
Menurutnya, budaya sanjung-menyanjung yang berlebihan dapat memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam mengambil keputusan.
T. Sukandi menilai, tidak sedikit pemimpin yang pada akhirnya kehilangan keseimbangan dalam menerima informasi karena lebih banyak mendengar pujian daripada kritik yang membangun.
“Seorang pemimpin membutuhkan masukan yang jujur, bukan sekadar pujian. Ketika yang didengar hanya hal-hal yang menyenangkan, maka ruang untuk evaluasi dan koreksi akan semakin sempit,” ujarnya, Sabtu (4/7/2026).

Ia menggambarkan perilaku carmuk memiliki tiga pola yang kerap muncul di sekitar lingkaran kekuasaan.
Pertama, kata dia, adalah pola yang diibaratkan sebagai “kipas angin”, yakni selalu menyampaikan kabar baik dan hal-hal yang menyenangkan agar pemimpin merasa nyaman.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat seorang pemimpin kurang peka terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Kedua, lanjutnya, adalah pola “dongkrak”, yaitu memberikan pujian secara berlebihan hingga membangun kesan bahwa seorang pemimpin tidak memiliki kekurangan.
Sikap seperti itu dinilai dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebihan dan mengurangi ruang bagi kritik yang konstruktif.
Sementara pola ketiga disebut “setrika”, yakni upaya memengaruhi pola pikir pemimpin secara perlahan agar kebijakan yang diambil mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi mendapatkan informasi yang objektif, maka kebijakan yang lahir berisiko tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Di sinilah pentingnya integritas dan keberanian menerima kritik,” katanya.
Lebih lanjut mantan anggota DPRK Aceh Selatan ini menjelaskan, sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin tidak jatuh karena tekanan dari lawan politik semata, tetapi justru akibat lingkungan terdekat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi maupun rakyat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan untuk membangun budaya kerja yang profesional, terbuka terhadap kritik, serta menjadikan aturan perundang-undangan dan kepentingan publik sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Pemimpin yang kuat bukanlah mereka yang hanya mendengar pujian, tetapi mereka yang berani menerima kritik, mengevaluasi diri, dan mengambil keputusan secara objektif demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.[]

Tidak ada komentar