Ketua BKD : Tidak Ada Anggota DPRK Aceh Selatan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Dapur MBG

ASPIRATIF|ACEH SELATAN – Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), Mistan Aulia, mengaku tidak menemukan keterlibatan Anggota DPRK Aceh Selatan dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut dikatakan legislator Partai PNA ini usai BKD memanggil serta mengklarifikasi beberapa Anggota DPRK Aceh Selatan.

“Dari hasil pemeriksaan, tidak ada atas nama mereka yang mengelola dapur MBG. Mereka hanya sebagai investor saja, mungkin dalam pengadaan untuk dapur MBG. Pengakuan mereka seperti itu dan mereka juga menyatakan tidak terlibat dalam pengelolaan,” kata Mistan Kamis, 2 Juli 2026.

Lebih lanjut Dak Mistan begitu ia dipanggil menjelaskan, BKD juga memastikan langsung terhadap yayasan-yayasan yang mengelola dapur MBG.

Baca Juga :

Pengabdian Tanpa Batas, TNI dan BPBD Pulihkan Layanan Kesehatan Pascabanjir Trumon Timur

01 Jan 2026

Wagub Aceh Mediasi Perselisihan Bupati–Wabup Pidie Jaya, Dipicu Soal Kewenangan

02 Apr 2026

Menurutnya, hasil penelusuran tidak menemukan adanya anggota DPRK yang menjadi pengelola dapur penyedia MBG.

“Yang kami pastikan ada atau tidak bapak-ibu anggota DPRK selama ini terlibat dalam mengelola dapur MBG. Mereka menjawab silakan dicek. Setelah kami cek memang tidak ada keterlibatan mereka,” ujarnya.

Selain itu kata Dak Mistan, menanggapi beredarnya unggahan di media sosial yang menyebut sejumlah anggota DPRK terlibat dalam dapur MBG, ia mengatakan para anggota dewan mengaku hanya sesekali mengunjungi lokasi dapur karena berstatus sebagai investor, bukan sebagai pengelola.

Baca Juga :

STAI Tapaktuan Resmi Terakreditasi “Baik” dari BAN-PT, Empat Prodi Raih “Baik Sekali”

27 Okt 2025

Pelimpahan Tahap 2,Polsek Trumon Timur Serahkan Kasus Penganiaan ke Kejaksaan

07 Jul 2025

“Mereka menyampaikan, selaku investor sekali-kali datang ke dapur MBG untuk melihat. Kalau keterkaitan langsung dengan pengelolaan dapur penyedia MBG tidak ada. Beberapa yayasan juga sudah kami cek dan memang tidak ada,” sebut Dak Mistan.

“Saya tegaskan kepada kawan-kawan anggota DPRK, BKD bukan tidak senang terhadap mereka. Ini murni karena ada keresahan masyarakat yang menduga mereka mengelola dapur MBG. Setelah kami panggil dan cek, kesimpulan BKD DPRK Aceh Selatan adalah anggota DPRK Aceh Selatan tidak terlibat dalam mengelola dapur penyedia MBG. Mereka hanya sebagai investor,” tegas Dak Mistan.

Sebelumnya, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Aceh Selatan akan mendalami dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRK dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten tersebut.

Ketua BKD DPRK Aceh Selatan, Mistan Aulia, mengatakan pihaknya telah menerima informasi awal terkait dugaan tersebut dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

“Memang ada sebagian informasi yang kami terima. Namun berdasarkan yang mereka jalani saat ini, tidak ada yang menyalahi aturan, tidak ada kekurangan porsi nasi maupun menu lainnya,” kata Mistan.

Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum terdapat informasi tertulis yang menunjukkan adanya anggota DPRK Aceh Selatan yang secara resmi mengelola dapur MBG.

“Kalau secara tertulis, mereka mengelola dapur MBG itu tidak ada. Berdasarkan informasi awal ini, akan kami jajaki dan kami sampaikan kepada Ketua DPRK Aceh Selatan serta para ketua partai politik,” ujarnya.

Menurut Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini, BKD memiliki kewajiban untuk menelusuri setiap informasi yang berpotensi berkaitan dengan etika dan integritas anggota dewan. Karena itu, lembaga tersebut akan mengidentifikasi siapa saja anggota DPRK yang diduga terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.[]