PRM Soroti Anggaran Rp9,4 Miliar Buku Mulok: Prioritas atau Pemborosan Terselubung?

ASPIRATIF.ID —  Ketua Umum DPP Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), Robi Annamal, angkat bicara terkait alokasi anggaran Rp9,4 miliar oleh Dinas Pendidikan Aceh untuk pengadaan buku muatan lokal (Mulok) SMA/SMK yang terdampak banjir.
‎
‎Menurut Robi, kebijakan tersebut perlu dikaji secara serius agar tidak terkesan hanya sebagai langkah administratif tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan riil di lapangan.
‎
‎“Kami tidak menolak pengadaan buku. Tapi pertanyaannya: apakah ini benar-benar prioritas utama pasca bencana, atau sekadar program rutin yang dipaksakan dalam situasi darurat?” tegas Robi.
‎
‎Ia menilai, dalam kondisi pasca banjir, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pemulihan fasilitas pendidikan yang rusak, seperti ruang kelas, sarana belajar, dan akses pendidikan siswa yang terdampak langsung.
‎
‎“Kalau sekolahnya masih rusak, akses belajar terganggu, lalu buku datang duluan, ini kan seperti membangun dari atap, bukan dari fondasi,” tambahnya.
‎
‎Robi juga menyoroti transparansi dan detail perencanaan anggaran tersebut. Ia meminta agar publik diberikan akses informasi yang jelas, mulai dari jumlah buku, mekanisme pengadaan, hingga distribusinya.
‎
‎“Rp9,4 miliar itu bukan angka kecil. Harus jelas: berapa buku yang dibeli, siapa penyedianya, bagaimana distribusinya, dan apakah sudah melalui kajian kebutuhan yang valid,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, PRM mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan bencana sebagai momentum untuk mempercepat program tanpa evaluasi matang.
‎
‎“Jangan sampai bencana dijadikan pintu masuk untuk belanja anggaran yang tidak tepat sasaran. Masyarakat hari ini lebih kritis, mereka ingin bukti, bukan sekadar angka,” kata Robi.
‎
‎Sebagai penutup, Robi mendorong Dinas Pendidikan Aceh untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat dan stakeholder pendidikan, agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat guna dan berdampak langsung.
‎
‎“Kami ingin pemerintah hadir dengan solusi yang rasional, bukan sekadar terlihat bekerja. Karena yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kebijakan yang tepat, bukan yang cepat,” tutupnya.[]