
KISRUH tambang di Samadua kini bukan lagi sekadar soal izin. Ia sudah menjadi soal kepercayaan, soal rasa aman, dan soal siapa yang didengar ketika rakyat bersuara.
Di atas kertas, persoalannya sederhana. Ada dua IUP eksplorasi emas: PT Bersama Sukses Mining (BSM) seluas 752,4 hektare dengan IUP terbit 17 Juli 2024, dan PT Mineral Mega Sentosa (MMS) seluas 739 hektare dengan IUP terbit 19 November 2025. Totalnya 1.491,4 hektare.
Di atas tanah, persoalannya jauh lebih rumit. Wilayah itu adalah daerah tangkapan air, sumber air bersih, kebun pala, kemiri, sawah, dan ruang hidup 28 gampong dalam 4 kemukiman.
Sejak 31 Juli dan 15 Agustus 2026, setidaknya 725 warga menandatangani petisi penolakan.

Pada 6 November 2026, mereka memasang baliho penolakan serentak di 9 titik: Gunung Ketek, Madat, Alur Simerah, Air Sialang, Batu Kasik Putih, Ladang Kasik Putih, Batee Tunggai, Jilatang, dan Ujung Tanah.
Dua hari kemudian, sebagian baliho itu ditemukan robek dan dirusak orang tak dikenal.Di titik inilah negara tidak boleh lagi diam.Pertama, perusakan baliho adalah alarm.
Baliho itu bukan sekadar kain. Ia adalah cara warga menyampaikan pendapat secara damai dan terbuka.
Ketika ia dirusak di malam hari, pesan yang terbaca bukan hanya penolakan terhadap baliho, tapi upaya membungkam aspirasi.
Begitupun, sebelumnya ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, sudah mengecam dan mengingatkan agar tidak ada yang memprovokasi konflik.
Tapi kecaman saja tidak cukup. Perusakan itu harus diusut, pelakunya harus ditemukan. Jika dibiarkan, besok yang robek bukan lagi baliho, tapi persaudaraan warga sendiri.Buktinya sudah ada.
Samadua yang selama ini dikenal kompak, kini mulai terbelah: antara yang menolak, yang diam, dan yang dicurigai memperjuangkan kepentingan tertutup.
Kedua, proses perizinan yang tertutup adalah akar masalah.Warga, mahasiswa IMPS, HAMAS, hingga WALHI Aceh dan 4 praktisi hukum putra Samadua, sejak 1 September 2026 sudah mempertanyakan hal yang sama, mengapa izin seluas itu bisa terbit tanpa sosialisasi yang transparan dan partisipasi bermakna dari masyarakat yang terdampak?
Dalih perusahaan bahwa ini masih tahap eksplorasi, bukan produksi, tidak menjawab ketakutan warga. Bagi warga, eksplorasi hari ini adalah pintu masuk kerusakan esok hari.
Trauma banjir dan bencana ekologis 1990-an masih hidup dalam ingatan Lubuk Layu dan gampong lainnya.Pemerintah Aceh tidak bisa menjawab ketakutan itu dengan diam.
Gubernur Aceh harus memerintahkan Dinas ESDM, DPMPTSP, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi kedua IUP itu secara terbuka, seperti yang sudah diminta DPRA sejak 27 Oktober 2026.
Ketiga, Samadua harus dijaga, bukan dipertaruhkan.Tambang belum pernah menjamin Samadua akan lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih aman.
Yang sudah pasti adalah, jika air tercemar, jika hutan tangkapan air rusak, yang kehilangan bukan hanya satu gampong, tapi seluruh Samadua.
Jika pemerintah terus menutup mata, jangan salahkan rakyat jika mereka merasa harus menjaga kampungnya sendiri. Dan jika itu terjadi, yang kalah bukan hanya perusahaan, tapi kita semua.[]

Tidak ada komentar