Oleh : Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University
NEGARA tidak pernah hanya memberi nama. Negara memberi tempat kepada sesuatu dengan cara menamainya.
Sebelum ada nama, makan siang hanyalah makan siang. Anak lapar hanyalah anak lapar. Dapur sekolah hanyalah dapur sekolah.
Sesudah negara datang, semua memperoleh kedudukan baru. Makan menjadi program. Lapar menjadi sasaran. Dapur menjadi satuan pelayanan.
Anak menjadi penerima manfaat. Orang yang memasak menjadi pelaksana. Orang yang mengatur menjadi pejabat. Orang yang dekat dengan pengaturan menjadi penting.
Begitulah Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kehidupan publik. Tidak sebagai piring, melainkan sebagai susunan. Di depannya ada anak.
Di belakangnya ada presiden, badan, jabatan, mitra, yayasan, verifikasi, insentif, dan bahasa yang membuat semua itu tampak teknis.
Negara memang sering bekerja dengan cara seperti itu. Sesuatu yang sederhana diambil dari kehidupan sehari-hari, lalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih besar, lebih resmi, dan lebih sulit disentuh. Anak lapar bukan karangan.
Di banyak rumah, makan pagi masih bergantung pada sisa malam. Protein masih menjadi perkara hitungan. Telur tidak selalu hadir sebagai lauk.
Susu lebih sering hadir sebagai iklan daripada kebiasaan. Sekolah menerima tubuh-tubuh kecil yang datang dengan beban ekonomi keluarga, harga pangan, kerja harian orang tua, dan ruang hidup yang makin sempit. Semua itu cukup untuk membuat negara bekerja.
Masalahnya, negara tidak selalu bekerja dengan rendah hati saat menemukan penderitaan. Presiden mengambil perut anak sebagai bahasa awal kekuasaannya.
Pilihan itu cermat. Perut anak tidak menolak. Perut anak tidak menulis kritik. Perut anak tidak menyusun oposisi.
Tubuh anak dapat difoto, dihitung, dan diletakkan di depan program tanpa mengganggu cerita utama.
Dalam politik yang makin penuh kecurigaan, anak memberi kekuasaan tempat berlindung yang hampir sempurna. Tidak ada orang yang ingin tampak menolak anak makan.
Di situ kata gratis mulai melakukan pekerjaannya. Marcel Mauss pernah menulis bahwa hadiah tidak pernah benar-benar kosong dari ikatan.
Hadiah datang bersama kewajiban menerima, mengingat, dan membalas. Dalam negara modern, balasan tidak harus berupa barang.
Balasan bisa berupa rasa sungkan, diam, dukungan, atau sekurang-kurangnya kesediaan untuk tidak bertanya terlalu keras.
Makanan yang dibayar oleh uang publik tampil sebagai pemberian. Presiden tidak perlu hadir di setiap sekolah.
Cukup nama program bekerja, dan hubungan pemberian itu terbentuk.
Di dalam republik, makanan itu seharusnya hak. Dalam politik pemberian, makanan itu menjadi hadiah.
Perbedaan ini tidak selalu tampak di atas piring. Anak tetap makan. Orang tua lega. Guru tetap mengatur barisan. Tetapi perbedaan itu bekerja di belakang piring.
Hak membuat warga bertanya tentang mutu, harga, dapur, mitra, yayasan, dan aliran uang. Hadiah membuat warga merasa tidak enak bertanya.
Hak menghasilkan pemeriksaan. Hadiah menghasilkan tata krama. Bourdieu pernah melihat negara sebagai kekuasaan yang mampu menghasilkan kategori resmi.
Negara membuat kata tertentu menjadi wajar. Negara menentukan siapa disebut miskin, siapa disebut penerima, siapa disebut mitra, makanan apa disebut bergizi, dapur mana disebut layak, yayasan mana disebut memenuhi syarat, dan proses apa disebut tata kelola.
Setelah kategori itu diberi stempel, banyak hal tampak sah sebelum benar-benar dibaca. Di dalam bahasa resmi seperti itu, politik sering bergerak dengan pakaian administrasi.
MBG penuh dengan pakaian semacam itu. SPPG, mitra pelaksana, yayasan, verifikasi, insentif, dukungan kelembagaan, pemenuhan gizi.
Semuanya terdengar netral. Semuanya terdengar seperti urusan formulir and prosedur.
Justru bahasa semacam ini membuat hubungan kuasa lebih nyaman bergerak. Kedekatan tidak perlu disebut kedekatan.
Akses tidak perlu disebut akses. Atensi tidak perlu disebut perintah. Semua dapat masuk ke dalam istilah yang terdengar bersih.
Perkara Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung muncul dari ruang yang tampak bersih itu. Kejaksaan Agung menyebutnya dugaan korupsi tata kelola MBG.
Kata tata kelola terdengar dingin, hampir sopan. Tetapi dalam program seperti ini, tata kelola adalah pusat perkara. Di sanalah pintu dibuka. Di sanalah nama masuk.
Di sanalah yayasan dianggap memenuhi syarat. Di sanalah verifikasi dapat menjadi seleksi atau pembenaran.
Di sanalah insentif berubah dari biaya pelaksanaan menjadi godaan kekuasaan.
Mereka penting karena berada di dalam badan yang menghubungkan janji presiden dengan piring anak.
Perkara mereka memperlihatkan bahwa jarak antara istana dan sekolah tidak pernah kosong.
Jarak itu diisi oleh dokumen, keputusan, hubungan, tanda tangan, portal, atensi, and orang-orang yang tahu cara membaca kehendak program.
Makanan tidak berjalan lurus dari negara kepada anak. Makanan melewati mesin. Mesin itu mempunyai selera sendiri.
Sesudah Dadan jatuh, negara memainkan adegan yang sangat dikenal. Nama lama pergi. Nama baru datang. Istana tampak bergerak.
Program dinyatakan tetap berjalan. Seolah-olah kerusakan sudah dipisahkan dari tubuh program.
Di Indonesia, penggantian orang sering menjadi cara agar bentuk tidak terlalu lama diperiksa. Seorang pejabat dijadikan tempat berhentinya kemarahan.
Satu nama menanggung panas. Lembaga memperoleh waktu untuk tetap hidup. Di sekitar kekuasaan, kesetiaan jarang datang sebagai masalah.
Kesetiaan datang sebagai kebiasaan. Orang yang pernah berada dekat dengan presiden dianggap lebih mudah memahami maksud presiden.
Orang yang pernah bekerja untuk kemenangan dianggap lebih aman menjaga warisan kemenangan.
Dari sana jabatan publik bergerak pelan-pelan keluar dari ukuran kecakapan and masuk ke dalam ukuran kedekatan. Tidak selalu dengan niat buruk.
Justru karena tampak wajar, ia menjadi lebih sulit dipersoalkan. BGN memperlihatkan gejala itu.
Sesudah Dadan jatuh, negara tidak keluar dari lingkar istana. Negara hanya mencari wajah lain di dalam lingkar yang sama.
Nama berganti, tetapi logika penunjukannya tidak banyak berubah. Seolah-olah urusan gizi nasional adalah perkara menerjemahkan kehendak presiden, bukan perkara membangun pengetahuan tentang tubuh anak, pangan, sekolah, dapur, daerah, dan uang publik. Di titik itu, republik menyempit menjadi ruang percaya.
Yang dibutuhkan bukan lagi orang yang paling mengerti lapar, melainkan orang yang paling dipercaya mengurus janji tentang lapar.
Masalah MBG lalu tidak dapat diletakkan hanya pada pelaksanaan. Pelaksanaan memang dapat buruk. Dapur dapat bermasalah. Makanan dapat terlambat.
Mitra dapat tidak layak. Verifikasi dapat dilunakkan. Tetapi itu semua gejala dari sesuatu yang lebih tua. Program ini sejak awal terlalu dekat dengan gengsi presiden.
Terlalu cepat menjadi lambang. Terlalu besar sebelum pengetahuan publik sempat menyusul. Terlalu terikat pada cerita bahwa negara sedang memberi makan anak.
Kedekatan dengan gengsi presiden membuat program ini sukar diperiksa secara biasa. Audit dapat terlihat seperti gangguan.
Kritik dapat terlihat seperti serangan kepada janji. Penundaan dapat terlihat seperti pengkhianatan kepada anak.
Dalam keadaan seperti itu, program sosial berubah menjadi benda setengah sakral. Orang boleh membicarakan teknisnya, tetapi jangan menyentuh maknanya.
Orang boleh mengeluh soal nasi, tetapi jangan menggugat hubungan antara nasi dan presiden.
Di sinilah kasus Dadan, Sony, dan Lodewyk mengubah keadaan. Perkara itu datang terlalu dekat dengan pusat untuk disebut gangguan pinggir.
Dugaan itu menyangkut tata kelola, bukan hanya makanan basi atau dapur terlambat. Dugaan itu menyangkut yayasan, verifikasi, and insentif, bukan sekadar kesalahan lapangan.
Setelah itu, program ini tidak lagi bisa berjalan seolah hanya perlu dirapikan. Kepercayaan retak bukan di pinggir piring, melainkan di jalan menuju piring. Menghentikan MBG dalam bentuk sekarang bukan soal menolak anak makan.
Itu cara memisahkan anak dari program yang sudah terlalu penuh oleh kepentingan orang dewasa. Anak lapar tetap ada tanpa MBG. Daerah stunting tetap ada tanpa MBG.
Sekolah terpencil tetap ada tanpa MBG. Keluarga miskin tetap ada tanpa MBG. Semua itu bahkan lebih tua daripada nama program ini.
Keliru jika negara membuat seolah-olah hak anak hanya bisa hidup melalui satu proyek yang sedang dipertahankan oleh presiden.
Negara dapat kembali kepada pekerjaan yang lebih kecil dan lebih tidak menarik untuk dipotret. Mencari anak yang paling rentan.
Membuka data. Memeriksa dapur lokal. Menghubungkan sekolah dengan puskesmas. Membiarkan orang tua mengawasi.
Membuat belanja yang dapat dilihat. Mengurangi skala agar kesalahan terlihat. Menunda perluasan agar pengetahuan sempat tumbuh.
Pekerjaan seperti itu tidak memberi presiden monumen. Mungkin justru karena itu pekerjaan tersebut lebih dekat kepada republik.
Presiden berada di pusat persoalan ini bukan karena setiap lauk harus dihitung olehnya. Presiden berada di pusat karena program ini menyerap makna dari dirinya.
Jika program berhasil, gambar anak makan kembali kepada presiden sebagai bukti kehadiran.
Jika program rusak, kerusakan itu tidak bisa sepenuhnya dibuang kepada bawahan.
Keuntungan simbolik and tanggung jawab simbolik datang dari sumber yang sama. Dadan, Sony, dan Lodewyk dapat menjadi perkara hukum.
Nanik dapat menjadi nama administratif berikutnya. Kejaksaan dapat meneruskan berkas.
Istana dapat menyusun kalimat pembenahan. Semua itu gerak biasa negara setelah skandal.
Tetapi gerak biasa terlalu kecil untuk masalah ini. MBG bukan lagi sekadar program yang mengalami penyimpangan.
MBG telah menjadi cermin tentang cara kekuasaan melihat rakyat kecil. Rakyat kecil dilihat sebagai tubuh yang perlu diurus, sekaligus sebagai panggung yang berguna.
Program ini, dalam bentuk sekarang, telah selesai secara politik sebelum selesai secara administratif.
Nama besarnya masih dapat dipertahankan. Anggarannya masih dapat dialirkan.
Kepala badannya masih dapat diganti. Dapurnya masih dapat dibuka. Anak-anak masih dapat difoto.
Tetapi kepercayaan yang dibutuhkan oleh program sosial sudah retak di tempat yang paling sulit diperbaiki.
Retak itu berada pada hubungan antara hak anak and gengsi presiden. Jika negara sungguh ingin mengurus gizi, negara harus turun dari panggung pemberian.
Tidak ada lagi presiden sebagai sumber makanan. Tidak ada lagi badan sebagai monumen janji.
Tidak ada lagi loyalitas sebagai pengganti kecakapan. Tidak ada lagi gratis sebagai kabut atas biaya publik.
Yang tersisa semestinya hanya pekerjaan yang lebih kecil, lebih lambat, lebih terbuka, and lebih mudah diganggu warga.
Sebelum itu terjadi, setiap sendok dalam MBG akan membawa rasa yang sama. Rasa kuasa yang lebih dulu kenyang sebelum anak.[]
Sumber : Kompas.Com
Pos terkait
20 Sep 2025
01 Jun 2026
Latest Post
Tidak ada komentar