Muara Banyak Yang Dangkal,KNTI Desak Pemkab Aceh Selatan Ambil Langkah Konkrit
3 menit membaca View : 7
ASPIRATIF|ACEH SELATAN – Persoalan muara dangkal di beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Aceh Selatan mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.Kali ini datang dari ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan Jeri Rahmat.
Menurutnya,di tengah besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki daerah tersebut, para nelayan berharap pembangunan infrastruktur pelabuhan, normalisasi muara, dan perlindungan terhadap aktivitas melaut menjadi agenda prioritas pemerintah daerah, sehingga keselamatan dan kesejahteraan nelayan tidak lagi terabaikan.
Itu sebab,KNTI Aceh Selatan mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan yang dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian.
Selain itu,kata Jeri Rahmat,hampir seluruh wilayah pesisir di kabupaten tersebut menghadapi persoalan serupa. Pendangkalan muara, akses pelabuhan yang semakin sempit, hingga fasilitas sandar yang tidak memadai menjadi hambatan utama bagi nelayan saat hendak melaut maupun mendaratkan hasil tangkapan.
“Kondisi ini hampir terjadi di semua wilayah pesisir Aceh Selatan. Masalah pelabuhan kapal dan perahu nelayan menjadi kendala yang sangat serius, tetapi hingga hari ini belum terlihat adanya reaksi nyata dari pemerintah,” kata Jeri Rahmat, Selasa (30/6/2026).
Lebih lanjut Jeri menjelaskan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi menyentuh langsung aspek keselamatan kerja dan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga nelayan.
Ia mengaku heran karena hingga kini akar persoalan yang menyebabkan lambannya penanganan muara dan pelabuhan nelayan belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kita tidak tahu di mana akar masalahnya sehingga persoalan yang sangat krusial bagi nelayan untuk melabuhkan dan mendaratkan kapal maupun perahunya tidak kunjung ada penyelesaian,” ujarnya.
Kata Jeri, Aceh Selatan merupakan salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Aceh. Potensi perikanan yang besar seharusnya diikuti dengan keberpihakan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan yang layak, aman, dan memadai.
Namun, menurutnya, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak nelayan masih harus berjibaku dengan muara dangkal, ombak besar, hingga risiko kecelakaan akibat akses keluar-masuk pelabuhan yang tidak representatif.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan benar-benar mengurus nelayan. Jangan sampai nelayan dipandang sebelah mata atau seolah-olah dianaktirikan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang setiap hari menopang ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi pesisir,” tegasnya.
Selain pembenahan pelabuhan dan normalisasi muara, KNTI juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih serius terhadap nelayan beserta alat tangkap mereka.
Menurut Jeri, masih banyak persoalan sektor perikanan yang hingga kini belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan.
“Belum lagi berbagai persoalan lain yang dihadapi nelayan. Semua itu masih menjadi PR besar pemerintah. Karena itu kami berharap ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada nelayan, bukan hanya sebatas janji,” tutupnya.[]
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar