Ketua DPRK Aceh Selatan : Dinas Terkait Harus Segera Koordinasi Dengan Pemerintah Aceh 

ASPIRATIF|TAPAKTUAN — Polemik dan kisruh terkait kerusakan free intake irigasi Gunung Pudung yang saat ini menjadi keluhan para petani mendapat tanggapan dari ketua DPRK Aceh Selatan Hj.Rema Mizhul Azwa.

Menurutnya, persoalan ini harus segera diatasi dan dinas terkait segera berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk memperbaiki irigasi penunjang sektor pertanian tersebut.

“DPRK Aceh Selatan menegaskan siap mengawal persoalan itu agar mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi,” kata Rema, Jum’at 29 Mei 2026.

Selain itu,Rema menyayangkan penanganan free intake irigasi Gunung Pudung yang selama ini dinilai masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.

Pasalnya, langkah tambal sulam yang terus dilakukan tidak akan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan pengairan sektor pertanian di wilayah Kluet Raya.

“Sangat kita sesalkan jika penanganan yang dilakukan hanya sebatas tambal sulam. Padahal, free intake yang baik merupakan salah satu penunjang utama sektor pertanian, terlebih saat pemerintah pusat sedang fokus mendorong program swasembada pangan,”ujarnya.

Lebih jauh legislator Partai Nangroe Aceh (PNA) itu menjelaskan,sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Aceh Selatan, khususnya di kawasan Kluet Raya yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian.

Itu sebab,kondisi irigasi yang tidak optimal dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.

Begitupun, DPRK Aceh Selatan mendesak dinas terkait untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Aceh guna mencari solusi permanen terhadap kerusakan free intake irigasi Gunung Pudung.

“Kami lembaga DPRK meminta dinas terkait agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Rema juga menegaskan komitmen DPRK Aceh Selatan untuk mengawal persoalan tersebut agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh.

“Lembaga DPRK siap mengawal persoalan ini agar menjadi perhatian pemerintah provinsi,” tutupnya.[]