Terkait Kisruh Tambang di Samadua, Adi Samridha Minta Pemerintah Harus Segera Duduk Bersama

2 menit membaca View : 14
Redaksi
Daerah, News - 21 Nov 2026

TAPAKTUAN, ASPIRATIF ID – Anggota DPRK Aceh Selatan, Adi Samridha mengingatkan Pemerintah Aceh Selatan untuk segera merespon penolakan perusahaan tambang di Kecamatan Samadua.

Penolakan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kekhawatiran yang sudah lama disampaikan warga namun belum pernah dijawab secara serius oleh pemerintah.

“Pemerintah Aceh Selatan agar tidak menganggap sepele gejolak yang sedang terjadi di Samadua. Jangan tunggu emosi warga pecah, baru nanti masyarakat yang disalahkan. Jangan dibalik-balik. Warga ini dari awal sudah bicara baik-baik, sudah sampaikan keberatan. Kalau hari ini mereka mulai keras, itu karena mereka merasa tidak didengar,” kata Adi Samridha  Sabtu, (21/11).

Adi menekankan, Samadua itu bukan daerah yang jauh dan sulit dijangkau. Samadua tidak jauh dari Kantor Bupati Aceh Selatan. Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk lambat merespon.

Menurut legislator Partai Aceh itu, pemerintah harus hadir dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya menjadi penonton ketika warga dan perusahaan berhadapan.

“Pemerintah itu jangan cuma muncul kalau sudah ribut. Sebelum ribut inilah pemerintah harus hadir. Ajak tokoh masyarakat, ajak pemuda, ajak keuchik, duduk satu meja. Kalau warga menolak, jangan paksakan perusahaan masuk,” ujarnya.

Lebih lanjut,Adi juga mengkritik narasi bahwa tambang adalah satu-satunya jalan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Samadua. Menurutnya, cara berpikir seperti itu sempit dan menyesatkan.

“Kalau bicara ekonomi, jangan seolah-olah pilihan kita cuma tambang. Samadua ini kaya. Padi kita ada, kebun kita ada, usaha kecil ada. Tinggal bagaimana pemerintah mau memberdayakan itu. Ekonomi yang dari kearifan lokal ini jauh lebih nyaman, jauh lebih aman, dan bisa diwariskan ke anak cucu. Kalau tambang, habis emasnya, habis juga kampungnya. Tinggal lubang dan lumpur saja,” ucap Adi.

Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh mengorbankan kampung halaman warga demi kepentingan segelintir orang.

“Saya sampaikan dengan jelas, jangan korbankan Samadua. Kalau pemerintah masih punya akal sehat dan hati nurani, hentikan dulu semua aktivitas yang meresahkan warga. Duduk bersama dulu. Cari solusi yang tidak merusak. Itu yang arif, itu yang bijak,” tutupnya.[]

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *