ASPIRATIF.ID — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendesak partai politik (parpol) di Indonesia untuk berbenah. Desakan ini menyusul adanya tuntutan reformasi parpol melalui 17+8″. Jamiluddin mengatakan, parpol harus berbenah jika ingin menciptakan pemimpin yang berkualitas.
“Partai politik di Indonesia harus berbenah agar dapat menciptakan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan berkualitas kapasitasnya,” ujar Jamiluddin kepada Kompas.com, Minggu (7/9/2025).
Jamiluddin memaparkan, salah satu caranya adalah dengan membenahi sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Tujuannya, kata dia, untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas, berkapasitas, dan mengakar dengan konstituennya. Maka dari itu, sistem kaderisasi harus inklusif dan berkelanjutan.
“Inklusif maksudnya memberikan akses yang sama bagi semua anggota untuk mengikuti semua jenjang kaderisasi. Hal ini belum semua partai melakukannya. Masih ada partai yang melakukan kaderisasi yang tidak terstruktur, apalagi berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Jamiluddin, jenjang kaderisasi perlu dilakukan agar setiap kader mengikuti tahapan dari bawah hingga level teratas.
Dengan begitu, tidak ada kader partai yang bisa loncat langsung ke level tinggi di dewan pimpinan pusat (DPP). Dia meyakini hal itu dapat dicapai bila kaderisasi dilaksanakan secara berkala dan terukur.
“Berkala maksudnya, kaderisasi harus dilaksanakan secara periodik. Sedangkan terukur dimaksudkan adanya kesesuaian antara kurikulum yang diajarkan dan hasil (output) kader yang dihasilkan,” ucap Jamiluddin.
“Semua itu dapat diwujudkan bila kaderisasi dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan begitu, sistem kaderisasi menjadi kegiatan rutin partai yang dirancang dengan metode tertentu,” sambungnya.
Jamiluddin yakin jika sistem kaderisasi itu dilaksanakan oleh semua partai, maka tak ada lagi calon pemimpin bajakan, termasuk tidak ada lagi calon kutu loncat menjelang pileg atau pilkada.
Jamiluddin menegaskan, melalui kaderisasi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan kader yang loyal kepada partai yang berbasis ideologi, serta berintegritas.
“Kalau semua partai melakukan hal yang sama, maka semua calon, baik untuk pileg maupun pilkada, akan memiliki integritas dan kapasitas. Dengan begitu, tidak ada lagi anggota legislatif, bupati, wali kota, atau gubernur yang integritas dan kapasitasnya diragukan,” imbuh Jamiluddin.[]
Sumber : Kompas.Com
