UU Perampasan Aset Disahkan, Prof Henry Ingatkan Ancaman Kesewenang-wenangan Kekuasaan

6 menit membaca View : 2
Redaksi
Nasional, News - 20 Nov 2026

JAKARTA,ASPIRATIF ID – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026 mendapat apresiasi. Namun, pemerintah dan DPR diingatkan agar kewenangan besar negara dalam merampas aset hasil kejahatan tidak berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan.

Peringatan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., Jumat, (20/11).

Menurut Henry, kehadiran regulasi tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan narkotika, perdagangan orang, dan berbagai tindak pidana ekonomi.

Melalui instrumen hukum ini, negara diharapkan memiliki landasan lebih komprehensif untuk menelusuri, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang tidak semata-mata diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada negara. Aspek pembatasan kekuasaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak bersalah juga harus menjadi perhatian utama.

Henry menilai, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan, mulai dari peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), pembentukan badan pengelola dan pengawas, hingga sistem informasi pengelolaan aset.

“Artinya, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaannya,” jelas Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.

Henry Soroti Ganti Rugi, Pengelolaan Aset, dan Independensi Pengawasan

Salah satu perhatian utama Henry adalah ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74. Pasal 73 mewajibkan seluruh peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan.

Sementara Pasal 74 mengatur pemberlakuan undang-undang setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada mekanisme perampasan. Pengaturan mengenai penyimpanan, penilaian, pengelolaan, pengembalian aset, dan perlindungan pihak ketiga juga harus disiapkan secara matang.

Henry secara khusus meminta pemerintah memperhatikan aturan pembayaran ganti kerugian sebagaimana diamanatkan Pasal 30 dan Pasal 31, terutama Pasal 31 ayat (3).

Ia menilai, pemblokiran rekening dan penyitaan aset berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, termasuk terhadap badan usaha yang membutuhkan rekening untuk membayar karyawan, memenuhi kontrak, dan menjalankan kegiatan operasional.

“Bayangkan apabila rekening perusahaan diblokir, kemudian perusahaan tersebut tidak dapat membayar karyawannya, memenuhi kontrak, atau menjalankan kegiatan usahanya,” kata Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.

Karena itu, PP harus mengatur tata cara pengajuan dan pembayaran ganti kerugian, metode penghitungan kerugian, batas waktu pembayaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kesiapan anggaran, serta penyelesaian apabila pembayaran terlambat.

Ia juga menyoroti Pasal 31 ayat (1) yang membatasi ganti kerugian sampai nilai aset yang diblokir atau disita. Menurut Henry, ketentuan tersebut perlu dievaluasi apabila dalam praktiknya menghambat pemulihan hak pihak yang dirugikan.

“Negara tidak boleh memperoleh kewenangan merampas aset tanpa sekaligus memikul tanggung jawab atas kesalahan penggunaan kewenangan tersebut,” tegasnya.

Selain ganti kerugian, Henry menempatkan tata kelola aset sebagai persoalan penting. Mengacu Pasal 56 sampai dengan Pasal 60, ia meminta pemerintah menyusun standar pencatatan dan penyimpanan aset, penilaian independen, penjualan aset, serta mekanisme pengembalian apabila permohonan perampasan ditolak pengadilan.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap Pasal 58 yang membuka kemungkinan penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap apabila aset cepat rusak, mengalami penurunan nilai, atau biaya penyimpanannya tidak sebanding dengan nilainya.

Menurut Henry, mekanisme tersebut harus dilaksanakan secara ketat, termasuk memenuhi persyaratan penetapan hakim, penilaian objektif, dan prosedur transparan. Pengelolaannya juga harus mencegah konflik kepentingan dalam proses penjualan.

Ia turut menyoroti Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur batas minimum Rp1 miliar untuk perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku serta kewenangan pemerintah mengubah nilai minimum melalui PP apabila diperlukan.

Henry meminta perubahan batas tersebut didasarkan pada indikator ekonomi yang objektif, seperti inflasi, nilai aset, efektivitas penegakan hukum, dan asas proporsionalitas. Perubahan juga harus disertai argumentasi akademis dan membuka ruang partisipasi publik.

Badan Pengelola dan Pengawas Harus Bebas Konflik Kepentingan

Persoalan berikutnya adalah pembentukan badan pengelola aset berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67.

Henry menilai, kedua lembaga tersebut harus dibangun dengan sistem kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Perpres mengenai badan pengelola harus mengatur struktur organisasi, kualifikasi pejabat, pembagian tanggung jawab, sistem audit, serta pengendalian konflik kepentingan.

“Badan pengelola tidak boleh menjadi tempat penampungan jabatan atau kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Sementara itu, badan pengawas harus memiliki independensi nyata, bukan sekadar tercantum dalam aturan. Lembaga tersebut harus mampu menerima pengaduan masyarakat, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, serta menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

“Yang harus dihindari adalah keadaan ketika badan pengawas secara formal disebut independen, tetapi secara faktual tidak berani memeriksa penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Henry juga mendorong pembangunan sistem informasi pengelolaan aset berbasis teknologi sebagaimana Pasal 68 ayat (3). Sistem tersebut harus memungkinkan seluruh proses, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, penilaian, penyimpanan, penjualan, hingga pengembalian aset, memiliki rekam jejak digital yang dapat diaudit.

Di sisi peradilan, ia meminta Mahkamah Agung mengkaji kebutuhan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam ruang kewenangannya. Pedoman teknis diperlukan untuk memperjelas pemeriksaan hakim, autentikasi alat bukti elektronik, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme keberatan dan permohonan ganti kerugian.

DPR Harus Awasi Pelaksanaan dan Lindungi Hak Warga

Di luar persoalan teknis, Henry mengingatkan adanya ketentuan yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, khususnya Pasal 30 ayat (5).

Ketentuan tersebut berkaitan dengan pembatasan hak mengajukan keberatan bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, dan/atau advokatnya.

Menurut Henry, pelarian seseorang dari proses hukum tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya berasal dari tindak pidana. Karena itu, hak untuk menguji keabsahan perampasan aset melalui mekanisme hukum harus tetap menjadi perhatian.

Ia menilai, persoalan yang menyangkut pembatasan hak dalam undang-undang tidak dapat diselesaikan hanya melalui PP atau Perpres. Evaluasi dan perubahan undang-undang oleh pemerintah bersama DPR atau pengujian konstitusionalitas melalui Mahkamah Konstitusi dapat menjadi jalur penyelesaiannya.

Henry juga meminta penjelasan terbuka mengenai Pasal 72 yang membatasi penerapan mekanisme perampasan aset baru terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku.

Menurutnya, pembatasan tersebut tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman bahwa aset hasil korupsi yang dilakukan sebelum undang-undang berlaku otomatis kebal dari proses hukum. Kewenangan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain tetap harus ditegakkan.

Karena itu, ia meminta DPR tidak berhenti pada pengesahan undang-undang. Fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan secara berkala untuk memastikan penyusunan PP dan Perpres, pembentukan badan pengelola dan pengawas, kesiapan anggaran, serta pembangunan sistem informasi berjalan sesuai ketentuan.

Penyusunan aturan pelaksanaan juga perlu melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi advokat, lembaga antikorupsi, dan masyarakat yang mewakili kepentingan korban kejahatan.

Henry mendukung UU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan kejahatan. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas penegakan hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.

“Jangan sampai kita berhasil membangun undang-undang yang sangat kuat untuk merampas aset hasil kejahatan, tetapi gagal membangun sistem yang sama kuatnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.

Baginya, keberhasilan negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga kesanggupan melindungi orang yang tidak bersalah.

Harta hasil kejahatan harus dirampas untuk kepentingan rakyat. Namun, hak milik yang sah, hak atas pembelaan, dan hak atas keadilan tidak boleh ikut dirampas.[]

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *