Terkait Sikap Warga Tolak Tambang di Samadua, Ini Kata Adi Samridha 

ASPIRATIF – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Adi Samrindha, meminta semua pihak untuk menahan diri dan menghormati sikap masyarakat Kecamatan Samadua yang menyatakan penolakan terhadap rencana masuknya perusahaan pertambangan ke wilayah mereka.

Menurutnya, sikap masyarakat yang menolak tambang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang berupaya mengganggu, mengintimidasi, apalagi melakukan tindakan yang dapat membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

”Saya kira keinginan warga Samadua menolak masuknya tambang di Samadua, perlu kita hormati, itu hak konstitusi,” kata Adi Samridha, Senin (09/11).

Baca Juga :

Komisi II DPRK Aceh Selatan Minta Dinas Terkait Lakukan Rehabilitasi Irigasi Gunung Pudung 

28 Mei 2026

Jalan Pucuk Lembang Kluet Timur Rusak Berat, Anggota DPRK Minta Perhatian Pemerintah Daerah 

12 Des 2025

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menentukan sikap terhadap sesuatu yang dianggap menyangkut kepentingan ruang hidup mereka.

Hal ini seperti diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 ayat (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Kemudian Pasal 70 ayat (1) juga ditegaskan, “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Baca Juga :

Polres Aceh Selatan Gelar Operasi Sarang Narkoba 2026, Wujudkan Wilayah Bersih dari Narkoba

17 Okt 2026

Tahun Ajaran Usai, Semangat Guru Tak Boleh Padam

22 Jun 2025

Artinya, kata Adi Samrida, masyarakat mempunyai dasar hukum untuk melakukan pengawasan sosial, membangun gerakan kolektif, menyampaikan keberatan, mengorganisir warga, dan mengadukan rencana atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Anggota Fraksi Partai Aceh tersebut juga menanggapi tindakan perusakan atribut yang dipasang masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua.

Menurutnya, tindakan semacam itu justru berpotensi memperkeruh suasana dan memicu ketegangan di tengah masyarakat.

”Merusak atribut warga yang menolak tambang di Samadua, itu telah membuat kegaduhan. Semua harus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, meskipun mungkin ada pihak lain yang memiliki pandangan berbeda,” tegasnya.

Adi menekankan, persoalan rencana pertambangan di Samadua harus disikapi secara bijaksana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Perbedaan pandangan mengenai kehadiran investasi pertambangan tidak seharusnya berkembang menjadi pertentangan antarsesama warga, apalagi sampai merusak hubungan sosial dan persaudaraan yang selama ini telah terbangun.

Ia mengingatkan pihak-pihak yang mendukung kehadiran investasi pertambangan agar mengedepankan pendekatan persuasif, membuka ruang komunikasi, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memancing konflik.

Begitu pula masyarakat yang menyampaikan penolakan diharapkan tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi melalui cara-cara damai.

Lebih lanjut, Adi meminta agar suara masyarakat yang menolak tambang tidak diabaikan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mendengarkan aspirasi warga secara terbuka sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi pertambangan di wilayah tersebut.

Menurutnya, pembangunan dan investasi semestinya tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat, keselamatan lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan warga setempat.

Kepentingan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup pada wilayah tersebut harus menjadi pertimbangan utama.

“Yang terpenting, jangan ada pemaksaan kehendak. Kita ingin Samadua tetap aman, damai, dan masyarakatnya tetap bersatu. Aspirasi warga harus didengar dan dihormati,” tutup Adi.[]