Abdul Azis Minta SPPG Diperkuat, Bukan Dialihkan ke Kantin Sekolah

ASPIRATIF – Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan kedekatan dengan siswa. Kesiapan pengelola, standar gizi, keamanan pangan hingga sistem pengawasan juga perlu menjadi pertimbangan.

Pengamat UMKM Aceh Selatan, Abdul Azis, menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan bagian penting dalam pelaksanaan MBG masih perlu dipertahankan dan diperkuat.

Menurut Azis, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG memang diperlukan jika masih ditemukan berbagai kekurangan di lapangan. Namun, evaluasi tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan, bukan terburu-buru menggantinya dengan pola baru.

Baca Juga :

PRITP Raih Kinerja Pusat Riset Terbaik USK

02 Mar 2026

Atlet SMAN 9 Banda Aceh Lolos ke Nasional di Ajang O2SN 2026

18 Jul 2026

“Menurut saya, SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau memang masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, itu menjadi bahan untuk dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai persoalan yang ada kemudian menjadi alasan untuk mengalihkan sistem yang sudah dibangun ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” ujar Azis kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Ia mengatakan, pelibatan kantin sekolah dalam program MBG sebenarnya dapat dipertimbangkan. Salah satu alasannya, kantin berada di lingkungan sekolah sehingga lebih dekat dengan siswa penerima manfaat.

Namun, menurut Azis, faktor kedekatan lokasi tidak cukup menjadi dasar untuk mengubah skema pelaksanaan MBG. Kemampuan kantin dalam memenuhi standar penyediaan makanan juga harus dipastikan.

Baca Juga :

Jelang HUT RI ke-81, Camat dan Danramil Labuhanhaji Barat Sambangi Pangsago KPA Kuburan Cahit

10 Agu 2026

Prabowo Tak Sampai Sehari di China, Tiba di Indonesia Malam Ini

03 Sep 2025

“Kalau kantin sekolah ingin dilibatkan, tentu harus dilihat dulu kesiapan dan kemampuannya. Bukan hanya karena lokasinya dekat dengan siswa, tetapi juga harus mampu memenuhi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan dan kebutuhan makanan dalam jumlah yang sesuai,” katanya.

Azis menilai setiap perubahan skema pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tujuan utama program tetap tercapai.

Menurut dia, makanan yang diberikan kepada siswa tidak sekadar harus tersedia dan dibagikan tepat waktu. Kualitas bahan pangan, kandungan gizi, porsi serta proses pengolahan juga perlu menjadi bagian dari pengawasan.

“Yang paling penting bukan hanya bagaimana makanan itu sampai ke siswa. Kita juga harus memastikan makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi, porsinya sesuai, bahan yang digunakan baik dan proses pengolahannya aman,” ujar Azis.

Pengawasan Jadi Perhatian

Azis juga mengingatkan pentingnya sistem pengawasan apabila pelaksanaan MBG nantinya melibatkan lebih banyak titik penyedia makanan.

Menurut dia, semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan, semakin penting pula mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur.

“Kalau pengelolaannya nanti tersebar di banyak tempat, tentu pengawasannya harus semakin kuat. Jangan sampai tujuan awalnya untuk membuat pelaksanaan lebih efektif atau efisien, tetapi justru menambah titik yang sulit diawasi,” katanya.

Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran dan pengadaan bahan makanan. Menurut Azis, kedua aspek tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengadaan dan penggunaan anggaran harus jelas. Semua pihak yang terlibat harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara terbuka,” ujarnya.

Azis menilai keberadaan SPPG yang telah dibangun seharusnya menjadi bagian dari proses evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mencari solusi perbaikannya.

Menurut dia, penguatan standar operasional dan sistem pengawasan dapat dilakukan tanpa harus mengesampingkan sistem yang selama ini telah berjalan.[]