DKP Usulkan Sejumlah PPI Masuk RIPP, Dorong Normalisasi Muara untuk Nelayan di Aceh Selatan

ASPIRATIF –  Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya mengatasi persoalan pendangkalan muara yang menghambat aktivitas keluar masuk kapal nelayan di sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pendangkalan terjadi di beberapa PPI di Kabupaten Aceh Selatan dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan karena kapal maupun perahu kesulitan keluar masuk pelabuhan, terutama saat kondisi air surut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Selatan, Hadi Suhaima,S.Pi,M.Si mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh guna mempercepat penanganan persoalan tersebut.

Baca Juga :

Usai Sebulan Mengabdi, Ari Maulana Berbagi Pengalaman KKN di RRI Banda Aceh

21 Agu 2026

Menang Tipis atas OCC Fc, Kompas Melaju Ke Babak 8 Besar Turnamen Sepak Bola Mawar Cup I

09 Mei 2026

“Terkait pendangkalan muara alur masuk perahu atau kapal nelayan di beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Aceh Selatan, di antaranya PPI Gunung Cut dan PPI Keude Bakongan, kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh agar segera dilakukan pengerukan dan normalisasi alur pelayaran,” kata Hadi , Selasa (01/09/2026).

Selain mendorong percepatan pengerukan dan normalisasi muara, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga telah mengusulkan sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan di daerah tersebut agar masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPP) melalui Pemerintah Aceh.

Menurut Hadi Suhaima, masuknya PPI ke dalam RIPP merupakan langkah strategis karena dokumen tersebut menjadi acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pembangunan pelabuhan perikanan di masa mendatang.

Baca Juga :

Retret Kepala Daerah Gelombang 2 Akan Diikuti Sekitar 50 Peserta

30 Mei 2025

Antar Tugas 4 Camat,Ini Pesan Bupati Mirwan

10 Sep 2025

Ia berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga pengembangan infrastruktur perikanan di Aceh Selatan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Lenih lanjut Hadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan percepatan normalisasi muara serta pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Aceh Selatan.

“Kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan agar infrastruktur perikanan di daerah dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan,” kata Hadi.

Selain itu kata Hadi, DKP Aceh Selatan mengusulkan sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPP).

Pemkab juga berkoordinasi dengan DKP Aceh untuk mempercepat pengerukan dan normalisasi muara di sejumlah PPI yang mengalami pendangkalan.

“Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas nelayan dan mendukung pengembangan infrastruktur perikanan di Aceh Selatan,” tutup Hadi Suhaima.[]