
ASPIRATIF – Sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan, Rahmad Kurniadi, S.H., meminta semua pihak tidak terburu-buru menggiring opini negatif terhadap Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Menurut Rahmad, BASAGA merupakan program strategis yang memiliki tujuan sangat jelas, yakni membantu meringankan beban petani, khususnya dalam biaya pengolahan lahan sawah.
Karena itu, program tersebut harus dilihat secara utuh, bukan hanya berdasarkan persoalan teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.
“BASAGA adalah program yang orientasinya membantu petani. Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan, tentu harus kita kritik dan evaluasi. Tetapi jangan sampai persoalan teknis kemudian dijadikan kesimpulan bahwa pemerintah tidak serius atau program ini tidak berjalan,” kata Rahmad Kurniadi,Jum’at (07/08/2026).

Ia menegaskan, Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan mendukung keterbukaan dan pengawasan terhadap setiap program pemerintah. Namun, pengawasan harus dilakukan secara objektif dengan melihat fakta secara menyeluruh.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, kritik yang konstruktif harus disertai solusi dan tidak membangun persepsi yang dapat merugikan program yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Kritik memang diperlukan agar pemerintah semakin baik. Tetapi kritik harus berdasarkan fakta dan proporsional. Jangan sampai karena ada persoalan di satu wilayah, kemudian seluruh program BASAGA dianggap gagal,” ujarnya.
Rahmad juga menanggapi persoalan pembayaran kepada pekerja traktor yang disebut belum diterima secara penuh. Menurutnya, apabila memang terdapat hak pekerja yang belum diselesaikan, pemerintah harus memberikan penjelasan dan menyelesaikannya sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang ada pekerja yang belum menerima pembayaran, tentu itu harus menjadi perhatian pemerintah. Kita mendorong agar hak mereka segera diselesaikan. Tetapi kita juga harus memahami bahwa pengelolaan keuangan pemerintah memiliki mekanisme administrasi dan penganggaran yang tidak bisa dilewati begitu saja,” tambahnya.
Ia meminta masyarakat tidak mempertentangkan kepentingan petani dengan pemerintah. Menurut Rahmad, kepentingan keduanya justru berada pada tujuan yang sama, yaitu memastikan program berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Jangan kita tempatkan pemerintah dan petani sebagai dua pihak yang berseberangan. Pemerintah membuat kebijakan untuk membantu petani, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengawasi. Keduanya harus berjalan bersama,” katanya.
Rahmad menilai, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan BASAGA seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program, bukan menjadi alasan untuk menghilangkan kepercayaan terhadap program tersebut.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, untuk bersama-sama mengawal BASAGA agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.
“BASAGA harus kita kawal bersama. Kalau ada kekurangan, kita sampaikan. Kalau ada persoalan, kita minta pemerintah menyelesaikan. Tetapi kalau program ini memberikan manfaat kepada petani, maka manfaat tersebut juga harus kita sampaikan kepada publik,” ungkap Rahmad.
Lebih lanjut, Rahmad berharap pemerintah terus memberikan informasi yang transparan mengenai tahapan pelaksanaan BASAGA di setiap kecamatan sehingga masyarakat mengetahui perkembangan program dan tidak terjebak dalam ketidakpastian informasi.
“Yang kita inginkan sederhana: program berjalan, petani mendapatkan manfaat, pekerja mendapatkan haknya, dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas. Kalau itu bisa diwujudkan, maka BASAGA akan menjadi salah satu kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh Selatan,” pungkasnya.[]

Tidak ada komentar