DI SOLO, pertengahan Juni lalu, Joko Widodo berbicara kepada awak media dengan nada yang terdengar seperti pernyataan biasa. “Kan sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja,” katanya singkat.
Kalimat itu pendek. Tapi bobotnya tidak. Seorang presiden yang telah purnatugas, yang konstitusi telah membatasi masa jabatannya, dan yang pernah mengucapkan, ia akan kembali ke rakyat dengan tenang menikmati masa senja, kini dengan terang-terangan mengatur peta politik berikutnya.
Bukan sebagai warga negara biasa yang menyampaikan pendapat. Ia memerintahkan.
Kepada relawan, kepada partai, kepada siapa saja yang masih mau mendengar. Dan yang paling mengusik bukan pernyataannya, melainkan betapa wajarnya semua itu terasa.
Istana merespons dengan kalimat yang sudah sangat kita kenal: fokus bekerja dulu. Demokrat menyebut 2029 masih lama dan lebih baik fokus pada ekonomi.
PKB bilang terlampau maju untuk dibahas sekarang karena publik menginginkan program-program yang berjalan bisa tercapai sesuai target.
PDIP memilih nada yang paling tajam, di mana politikusnya mempertanyakan apakah Prabowo sendiri sudah pasti mau, sebelum ada pihak lain yang repot-repot mengampanyekannya.
Pertanyaan PDIP itu sebenarnya mengenai sesuatu yang lebih penting dari sekadar soal kesediaan Prabowo. Ia mengenai kejanggalan yang selama ini tidak banyak disuarakan.
Jika memang ada partai yang paling layak membicarakan dua periode, bukankah itu semestinya Gerindra, sebagai partai presiden, sebagai kekuatan utama di lingkaran istana?
Bukan mantan presiden yang sudah purnatugas, yang berbicara seolah masih memegang kendali.
Bahwa Jokowi-lah yang paling lantang menyuarakan ini, sementara Gerindra memilih diam, justru mengungkapkan sesuatu yang tidak diucapkan, bahwa ada yang sedang mencoba mendikte, dan ada yang sedang mempertimbangkan apakah perlu dituruti atau tidak.
Kecuali PDIP, semuanya tampak hati-hati, tidak menolak, tidak pula mengiyakan sepenuhnya, sikap yang dalam tradisi politik kita sudah sangat kita kenali: diam adalah cara paling aman untuk tetap dekat dengan kekuasaan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan dua tahun. Janji 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun masih menggantung.
Data BKPM mencatat penyerapan tenaga kerja dari investasi sepanjang 2025 baru menyentuh sekitar 2,7 juta orang.
Jumlah pengangguran justru bertambah dari 7,20 juta pada 2024 menjadi 7,28 juta pada awal 2025.
Daya beli tergerus. Harga kebutuhan pokok tidak kunjung turun. Di tengah semua itu, energi publik justru tersedot oleh wacana periode kedua yang bahkan belum waktunya untuk dibicarakan.
Membaca data dan dramaturgi pecaturan kuasa ini, menggurat manuver ini paling terasa. Ketika pekerjaan nyata sedang menunggu, yang hadir justru penataan kursi untuk masa depan yang belum tiba.
Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die mencatat, kemunduran demokrasi jarang terjadi melalui kudeta yang dramatis.
Ia berlangsung perlahan, melalui tangan-tangan yang pernah dipilih rakyat, yang kemudian menggunakan legitimasi itu untuk menggeser batas demi batas.
Dalam konteka itu, yang berbahaya adalah mereka yang mengemas pengendalian itu dalam bahasa yang terdengar wajar, bahkan patriotik.
Keberlanjutan. Stabilitas. Amanah. Kata-kata itu tidak salah. Yang salah adalah ketika ia dipakai untuk menutup pertanyaan kritis publik.
Di balik narasi keberlanjutan itu ada hal lain yang tidak banyak dibicarakan.
Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut hubungan Jokowi dan Prabowo sudah retak, meski belum terbelah. Proyek-proyek mercusuar era Jokowi mulai dikuliti.
Reshuffle kabinet menyisihkan sejumlah nama yang dikenal dekat dengan Jokowi.
Dalam situasi seperti itu, safari politik Jokowi sambil menggaungkan dua periode bisa dibaca bukan semata sebagai dukungan kepada Prabowo, tetapi sebagai cara memastikan posisi dan pengaruhnya tetap diperhitungkan.
Gibran, yang kini duduk sebagai wakil presiden, adalah jangkar yang membuat tali itu tidak bisa benar-benar dilepas.
Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik mengingatkan, legitimasi kekuasaan bertumpu pada kepercayaan moral yang tumbuh dari konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Kepercayaan itu tumbuh dari keyakinan ada batas yang dihormati, bahwa jabatan bukan milik pribadi, bahwa pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang tulus, bukan sekadar pertukaran nama di atas struktur yang sama.
Dinasti tidak selalu diumumkan. Ia tumbuh dari kebiasaan yang dibiarkan, dari manuver yang tidak dipersoalkan, dari narasi keberlanjutan yang perlahan menjadi normal.
Dan ketika ia sudah terasa normal, mempersoalkannya justru yang terasa aneh. Kita sudah pernah hidup dalam logika seperti itu. Kita tahu ke mana ujungnya.
Rakyat yang hari ini masih menunggu lapangan kerja, yang daya belinya tergerus, tidak sedang butuh wacana tentang siapa yang akan berkuasa pada 2029.
Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk bicara kelanjutan, sementara 19 juta lapangan kerja masih sebatas janji yang sedang dikejar.
Korupsi kekuasaan tidak selalu soal uang. Kadang ia hadir dalam bentuk ketidakmampuan untuk pergi, dalam kebutuhan untuk tetap menjadi penentu meski konstitusi telah berkata lain.
Sebuah republik tidak diwariskan. Ia dipercayakan, dan ada batasan masa kepada seseorang yang dipilih rakyat.
Ketika masa itu selesai, ada kewajiban untuk mundur dengan hormat, dan membiarkan orang lain mengambil giliran. Bukan mengatur dari kejauhan.
Bukan pula memastikan bahwa meja yang ditinggalkan tetap terhubung dengan tangannya, dengan cara-cara yang merusak wajah demokrasi bangsa ini.[]
Sumber : Kompas.Com
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar