
ASPIRATIF.ID — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aneuk Muda Mualem (DPP AMM), Novtrianda Alinur, menilai dinamika demokrasi yang berkembang di Aceh dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tingkat kedewasaan yang semakin baik.
Menurutnya, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan harus dihargai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Demokrasi di Aceh hari ini menunjukkan kematangan. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah. Ini bukan gangguan, tetapi energi untuk perbaikan,” ujar Novtrianda dalam keterangannya.
Tantangan Nyata: Kemiskinan dan Ketimpangan
Di tengah dinamika tersebut, Novtrianda mengingatkan bahwa Aceh masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang cukup serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2025 masih berada di kisaran 12,2%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 700 ribu jiwa.
Sebagian besar penduduk miskin tersebut berada di wilayah perdesaan, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Data ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan harus benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan karena ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Pemerintah Diyakini Berpihak pada Rakyat
Novtrianda juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh.
Ia menilai bahwa setiap kritik, masukan, dan dinamika yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses evaluasi kebijakan agar lebih tepat sasaran ke depan.
“Kita meyakini pemerintah tidak akan abai. Justru dalam situasi seperti ini, pemerintah akan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat melalui kebijakan yang lebih baik dan solutif,” lanjutnya.
Dorongan untuk Kolaborasi dan Kondusivitas
Lebih lanjut, AMM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Menurut Novtrianda, kematangan demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan berpendapat, tetapi juga dari kemampuan semua pihak dalam menjaga stabilitas dan membangun kolaborasi.
“Demokrasi harus dijalankan dengan kedewasaan. Kritik itu penting, tapi kolaborasi adalah kunci untuk memastikan Aceh terus bergerak maju,” tutupnya.
AMM berharap, dinamika demokrasi yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang lebih adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh.[]
Tidak ada komentar