Irhafa Manaf : Tidak Ada Kata Kompromi untuk PT Asdal

ASPIRATIF.ID  – Wakil ketua DPRK Aceh Selatan Ali Basyah (Irhafa Manaf) yang juga koordinator panitia khusus (pansus),menegaskan kepada seluruh jajaran anggota pansus yang ini saat sedang mengusut polemik PT Asdal,tidak ada ruang kompromi, apalagi permainan kotor dengan pihak perusahaan.

“Saya ingatkan dengan tegas, jangan coba-coba main mata dengan PT Asdal. Pansus ini dibentuk untuk membela kepentingan rakyat, bukan menjadi tameng korporasi,” kata mantan panglima GAM itu, Selasa (20/1/2026).

Menurut Irhafa, Pansus bukan sekadar formalitas politik, melainkan instrumen pengawasan serius untuk membongkar berbagai dugaan pelanggaran yang selama ini membebani masyarakat Aceh Selatan.

Begitupun, ia memastikan, setiap bentuk keberpihakan kepada perusahaan yang merugikan rakyat akan dicatat sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik.

Menurutnya, lembaga legislatif tidak boleh menjadi stempel legal bagi korporasi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan penderitaan masyarakat.

“Saya tegaskan, DPRK Aceh Selatan tidak boleh mendukung korporasi yang memperkaya diri sendiri, sementara rakyat disisihkan, tanah dirampas, dan kewajiban sosial diabaikan,” tegas mantan ketua DPW PA Aceh Selatan itu.

Irhafa menegaskan,bahwa evaluasi terhadap seluruh aspek perizinan PT Asdal tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata. Ia meminta pemerintah membuka hasil evaluasi tersebut secara transparan dan, apabila ditemukan pelanggaran, tidak ragu mengambil langkah paling tegas, termasuk pencabutan izin.

“Pemerintah dituntut menunjukkan keberpihakan pada aturan, bukan pada kepentingan tertentu. Perizinan PT Asdal perlu dievaluasi secara menyeluruh, dan setiap temuan pelanggaran harus berujung pada langkah tegas,” ujarnya.

Irhafa menambahkan, era pembiaran terhadap perusahaan bermasalah harus diakhiri. Saatnya negara dan pemerintah daerah wajib hadir di pihak rakyat, bukan tunduk pada tekanan modal.

“Kalau korporasi hanya membawa luka bagi masyarakat, maka keberadaannya patut dipertanyakan. Aceh Selatan bukan ladang eksploitasi,” tutup Irhafa Manaf.[]