Hadiri RDPU Raqan Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Bacaan Tilawatil Quran, Alja Yusnadi Soroti Eksistensi Guru Seumeubeut

ASPIRATIF – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan Ir.Alja Yusnadi,S.TP,M.Si menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Bacaan Tilawatil Qur’an yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRA Aceh, Selasa (10/11).

RDPU yang dipimpin ketua komisi IV Ilmiza Sa’aduddin Jamal itu dihadiri anggota komisi VII DPR dan tenaga ahli, Dinas Pendidikan,Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Syariat Islam, Ketua DPRK dan Ormas Islam.

Dalam RDPU tersebut,Alja Yusnadi yang hadir mewakili ketua DPRK Aceh Selatan menyampaikan beberapa hal yang menjadi sorotan, salah satunya terkait dengan eksistensi guru seumeubeut yang tidak terakomodir dalam rancangan qanun tersebut.

Baca Juga :

UNY Salurkan Donasi Kepada Alumninya Korban Banjir di Aceh Timur

10 Jan 2026

Mualem dan Fadhlullah serta Forkopimda Aceh Hadiri Rakornas 2026, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

03 Feb 2026

“Raqan ini hanya menyasar satuan pendidikan formal, sementara hampir tidak ada satu pasal pun yang membahas terkait keberadaan balee seumeubeut,” kata Alja Yusnadi kepada media ini, Rabu (11/11).

Selain itu, politisi Partai Gerindra i juga mengusulkan agar definisi pada pasal 1 tentang tenaga pengajar atau mengaji di tambah.

“Tambahkan di pasal 1, Guru menjadi/pengajar BTQ nonformal adalah masyarakat yang secara nyata mengajar baca tulis Al-Qur’an dan Fardhu Ain di balai pengajian,meunasah, majelis taklim dan tempat pendidikan keagamaan nonformal lainnya, baik secara sukarela maupun dengan imbalan,” ujarnya.

Baca Juga :

Rantau Binuang, Gampong Nelayan di Kluet Selatan yang Kini Tinggal Kenangan 

05 Mei 2026

Dandim 0107 Aceh Selatan Bersama BPBD dan Dinsos Salurkan Bantuan Korban Kebakaran

02 Jan 2026

Lebih lanjut, kandidat doktor IPB University itu menyoroti pasal 10 terkait dengan tenaga pendidik yang harus memiliki kompetensi dan sertifikasi dari lembaga yang melaksanakan pengembangan Tilawatil Qur’an.

Menurut Alja, jangan jadikan sertifikasi LPTQ satu-satunya syarat sebagai bukti kompetensi. Sebab, tidak semua guru mengaji di Aceh memiliki sertifikasi tersebut.

“Bisa ditambahkan pengakuan pengalaman belajar minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik atau imum meunasah dan kepala satuan pendidikan,” sebutnya.

Alja menambahkan, pada bab VII tentang tenaga pendidik,ia mengusulkan agar pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendata,membina serta memberi pelatihan gratis dan memberi insentif kepada guru mengaji kampung sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Pendataan dilakukan melalui Keuchik dan Imum Meunasah.Sebab, kalau hal ini tidak masuk, qanun ini akan jadi Qlqanun yang memuliakan guru di sekolah, tapi melupakan guru yang mengajari anak-anak Aceh mengaji di kampung,” tutup Alja Yusnadi.[]