PRM,IMPAKS dan LMTTA Turun ke Lapangan Salurkan Bantuan

ASPIRATIF.ID — Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) berkolaborasi dengan Ikatan Mahasiswa Pelaja Kluet Selatan (IMPAKS) dan Laskar Muda Teuku Ttjut Ali (LMTTA)  turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh.

Kehadiran tiga lembaga ini bukan sekadar membawa bantuan logistik, melainkan juga membawa suara kegelisahan, kemarahan, dan kepedulian rakyat Aceh yang selama ini terlalu sering dipaksa berdamai dengan bencana.

Salah satu perwakilan lembaga, Ziya Harimurti mengatakan, bahwa aksi kemanusiaan ini lahir dari kesadaran moral sebagai rakyat Aceh, bukan karena instruksi kekuasaan, apalagi pencitraan. Ia menyebut, diam di tengah penderitaan rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.

“Ini adalah beban moral kami selaku rakyat Aceh. Tidak mungkin kami hanya menjadi penonton, sementara sanak saudara kami di Aceh sedang berjuang bertahan hidup di tengah lumpur, puing, dan ketidakpastian pasca bencana. Solidaritas adalah kewajiban, bukan pilihan,” kata Ziya Harimurti,Sabtu (20/12).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bencana yang berulang kali melanda Aceh tidak bisa terus-menerus dipersempit sebagai kehendak alam semata. Ada persoalan struktural, kebijakan yang abai, dan pengelolaan lingkungan yang rakus namun minim pertanggungjawaban.

Sementara itu, Mufitra Rija, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sangat memprihatinkan.  Banyak warga masih hidup dalam keterbatasan, akses bantuan belum merata, dan perhatian negara terasa lamban serta seremonial.

“Alhamdulillah, semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kami. Namun kami harus jujur mengatakan, kondisi di lapangan sangat jauh dari kata membaik. Ini bukan hanya soal banjir dan longsor, tapi soal bagaimana negara hadir—atau justru absen—saat rakyatnya paling membutuhkan,” ujar Mufitra Rija.

Menurutnya, bencana ini kembali membuka luka lama Aceh,.lemahnya mitigasi bencana, buruknya tata kelola lingkungan, serta minimnya keberpihakan kebijakan terhadap keselamatan rakyat.

Ia menilai, pascabencana seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran, bukan sekadar agenda bagi-bagi bantuan lalu dilupakan.

Ketiga lembaga ini juga menyoroti bahwa solidaritas rakyat kerap kali bergerak lebih cepat dibandingkan respons negara.

Di saat masyarakat sipil, pemuda, dan aktivis turun langsung ke lapangan dengan segala keterbatasan, pemerintah masih sibuk dengan administrasi, pernyataan normatif, dan kunjungan simbolik.

Perhimpunan Rakyat Merdeka, IMPAKS, dan LMTTA menegaskan bahwa Aceh tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan keadilan. Keadilan dalam kebijakan lingkungan, keadilan dalam pembangunan, dan keadilan dalam penanganan bencana yang berorientasi pada keselamatan manusia, bukan kepentingan modal.

Mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah daerah dan pusat, agar berhenti memandang bencana sebagai peristiwa musiman.

Bencana adalah alarm keras atas kegagalan tata kelola. Selama kebijakan masih jauh dari rakyat, selama lingkungan terus dieksploitasi tanpa kendali, maka banjir, longsor, dan penderitaan akan terus menjadi “langganan” Aceh.

Aksi kemanusiaan ini sekaligus menjadi pernyataan sikap: rakyat Aceh tidak akan tinggal diam. Solidaritas akan terus bergerak, suara kritis akan terus disuarakan, sampai negara benar-benar hadir bukan hanya saat kamera menyala, tetapi saat rakyat membutuhkan perlindungan yang nyata.[]