Menelisik Kekuatan Politik Bupati Mirwan Pasca Penonaktifan 3 Bulan

Pasca dicopot dari ketua partai Gerindra Aceh Selatan dan diberikan sanksi oleh Kemendagri, kekuatan politik H.Mirwan menurun drastis. Pasalnya, selama ini posisi sebagai ketua Partai Gerindra lah yang membuat dia memiliki posisi tawar yang tinggi.

H.Mirwan memang bernasib mujur, ibarat ketiban durian runtuh, menang di Pilkada lalu ditunjuk sebagai ketua Partai Gerindra. Itu sebab, secara politik, H.Mirwan memiliki power yang membuat partai politik lainnya segan dan berpikir untuk menggangunya.

Namun, kondisi itu berubah ketika DPP Gerindra memberhentikan suami Nafisah itu sebagai ketua. Lalu, kementerian dalam negeri memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan karena tidak memiliki izin keluar negeri.

Tengok saja, berbagai spekulasi muncul. Berbagai analisis disampaikan terkait nasib Bupati Mirwan kedepan.Di sisi lain, pengalaman politik H.Mirwam yang belum matang, membuat dia gamang dengan kondisi ini.

Parahnya lagi, partai pengusung saat Pilkada lebih memilih “cuek bebek” dan wait and see dengan kondisi yang terjadi.Hanya ketua Partai PPP, PKS dan Hanura yang mencoba pasang badan, meskipun hanya menambah gaduh suasana.

Jika kita runut ke belakang, saat Pilkada 2024 lalu, H.Mirwan yang berpasangan dengan Baital Mukadis didukung oleh 13 partai politik dan 16 kursi di DPRK Aceh Selatan. Sebut saja, partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB,PPP, Gelora dan beberapa partai non kursi lainnya.

Selama menjadi Bupati Aceh Selatan, nampaknya H.Mirwan lemah dalam membangun komunikasi politik dengan partai pengusung. Ibarat pepatah Aceh, H.Mirwan hanya menjadikan partai sebagai ” raket bak pisang” dalam momentum Pilkada 2024.

Fakta nya, saat diterpa masalah seperti saat ini, H.Mirwan tinggal sendiri.Partai pengusung seperti memilih diam karena selama ini merasa tidak dihargai. Lihatlah, bagaimana sikap partai Demokrat, Golkar dan PAN sebagai partai terbanyak kursi di koalisi.

Isu Pemakzulan dan Perubahan Poros Kekuatan Politik DPRK Aceh Selatan

Dalam politik apapun bisa terjadi, sebab politik itu dinamis, tidak ada teman sejati dan tidak ada lawan abadi.Begitupun di DPRK Aceh Selatan, selama ini poros politik berkiblat ke Partai Gerindra bisa saja berubah arah ke Partai Demokrat.

Bayangkan, jika PNA,PA, Nasdem, PAN dan Golkar membuat poros baru di DPRK bersama partai Demokrat. Maka akan lahir poros  yang lebih kuat dan dasyat dari sebelumnya.Kiblat politik DPRK yang sebelumnya berada di Partai Gerindra, berubah ke partai Demokrat.

Isu pemakzukan itu hanya sinyal dan warning bagi Bupati Mirwan agar tidak main-main dengan DPRK dan partai pengusung. Meskipun di satu sisi, ada pihak yang mencoba menggiring opini agar kasus “Bupati Umrah” dijadikan pintu masuk untuk pemakzulan Bupati Aceh Selatan.

Namum, bagi DPRK Aceh Selatan yang terpenting adalah bagaimana membangun kekuatan politik baru yang sewaktu-waktu akan menjadi bom bagi Bupati Mirwan, soal pemakzukan itu hanya menunggu momentum yang tepat saja.[Red]