Foto : Megawati Sukarno Putri dan Presiden Prabowo SubiantoMEGAWATI Soekarnoputri (78) kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030, dalam Kongres di Bali. Ia kini menjadi ketua umum partai terlama dan paling senior di republik ini.
Dibanding ketua umum partai lain, Surya Paloh (Nasdem, 74), Prabowo Subianto (Gerindra, 73), Zulkifli Hasan (PAN, 63), Muhaimin Iskandar (PKB, 58), Bahlil Lahadalia (Golkar, 48), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat, 46), Megawati berdiri paling purna dalam usia, pengalaman, dan sejarah.
PDI pernah menjadi korban kekerasan politik Orde Baru. Kantornya diserbu massa pada peristiwa 27 Juli 1996. Megawati berulang kali diperiksa polisi. Kerusuhan sosial terjadi di sebagian wilayah Jakarta tahun 1996.
Pemerintah Orde Baru menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) melakukan gerakan subversi. Penculikan aktivis terjadi. Ada yang sudah dikembalikan dan selamat. Ada yang masih hilang sampai sekarang.
Megawati berdiri bersama Gus Dur dan Amien Rais di barisan yang menuntut Presiden Soeharto turun dari singgasananya. Ia menyaksikan rezim jatuh bukan dari layar kaca, tapi dari barisan depan sejarah.
Bersama Gus Dur, Amien Rais, Sultan Hamengku Buwono X, Megawati bertemu dan melahirkan Deklarasi Ciganjur yang ikut menentukan arah politik Orde baru waktu itu.
Sejak Kongres Luar Biasa (KLB) PDI 1993 di Surabaya, Megawati telah menjabat sebagai Ketua Umum selama 32 tahun. Bagi sebagian orang, itu bukti konsistensi, bukti loyalitas. Bagi sebagian lain, itu tantangan partai melakukan regenerasi.
Demokrasi mulai diimbangi dengan “platformocracy”. Kekuatan ideologi mulai pudar digantikan dengan popularitas personal dan transaksional.
Ketika ideologi menjadi pudar dan demokrasi menjadi dol tinuku atau jual beli. Kini, publik menunggu “Kabinet Megawati”. Siapa Sekjen partai? Kekuatan Megawati adalah keteguhannya menjaga konstitusi dan sikapnya untuk membela anak buah. Itu terbukti tidak melepas posisi Sekjen PDIP yang dipegang Hasto, meski Hasto ditahan KPK.
Setelah Hasto bebas, Megawati masih merangkap posisi jabatan Sekjen. Usai memperoleh amnesti, Hasto menyatakan akan kuliah S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka.
Hasto sudah meraih gelar doktor di Universitas Pertahanan dan Universitas Indonesia. Apakah sekjen akan dikembalikan kepada Hasto? Peluang itu sangat terbuka jika melihat rekam jejak Megawati.
Namun, publik tidak hanya melihat struktur partai. Publik juga mencatat isyarat yang belum diucapkan, termasuk akankah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo atau tetap berada di luar pemerintahan.
Ada beberapa tantangan ke depan. Bagaimana PDIP membangun kembali diskoneksi dengan pemilih? Diskoneksi atau keterputusan adalah masalah besar dari sistem politik Indonesia.
Partai telah berubah menjadi kartel meminjam istilah Katz dan Mair. Partai cenderung untuk bisa mengakses dan dekat pada kekuasaan sehingga meninggalkan rakyat. Fungsi partai menjadi agregasi kepentingan rakyat sirna.
Dalam kasus Pati bisa dilihat. Rakyat harus langsung berhadapan dengan Bupati Sudewo dan Sekretaris Daerah Riyoso serta satpol pamong praja untuk memprotes kebijakan bupati menaikkan PBB 250 persen.
DPRD gagal menjalankan peran. Partai politik yang menghuni DPRD juga sama saja: gagal menjalankan peran sebagai aggregator kepentingan rakyat. Megawati kerap menyebutnya sebagai bounding dengan rakyat.
Memahami suara kebatinan rakyat yang dicerminkan lewat protes simbolik semacam One Piece. Protes simbolik atas terjadinya ketidakadilan, suasana hampa rakyat karena merasa ditinggalkan.
Bagaimana PDIP menyikapi tren adu kuat supremasi politik dan supremasi konstitusi? Gejala itu terjadi dalam penyikapan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal atau putusan MK soal larangan wamen menjabat komisaris.
Bagaimana PDIP menyikapi tata ulang Pemilu lokal dan Pemilu nasional? Bagaimana PDIP menyikapi keinginan sebagian elite mengembalikan pemilihan ke DPRD?
Langkah PDIP bisa saja akan menggoyang bandul politik ke depan. Namun, membersamai rakyat tetaplah menjadi pilihan etis bagi PDIP.
Budiman Tanuredjo (Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik)
Sumber : Kompas.Com
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar