ASPIRATIF.ID — Demonstrasi masyarakat sipil bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah. Pantauan Kompas.com di lokasi pada pukul 09.30 WIB, massa mulai berdatangan dan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
Sebagian peserta aksi memilih berteduh di bawah jembatan penyeberangan dan halte bus, sembari menunggu kedatangan massa lain. Para peserta aksi terlihat berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi.
Beberapa di antaranya merekam situasi untuk dilaporkan ke media sosial. Puluhan pengemudi ojek online juga tampak hadir dengan membawa sepeda motor mereka hingga memenuhi area depan gerbang DPR RI.
Situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang tengah memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter.
“Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah orang. Sejumlah pengemudi ojek online bersikeras memarkirkan kendaraan mereka di depan gerbang DPR dan menolak saat diarahkan polisi untuk pindah. “Jangan mau kalau diusir!” ucap seorang pria berseragam ojol.
Selain massa aksi, pedagang makanan dan minuman mulai memenuhi trotoar, dari arah Restoran Pulau Dua hingga ke depan gerbang DPR. Kehadiran mereka menambah keramaian di kawasan tersebut.
Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto juga terpantau sedikit tersendat karena banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan saat melintas di depan kompleks DPR RI.
Di sisi lain, aparat kepolisian dan regu Brimob bersenjata lengkap mulai bersiaga di sejumlah titik, termasuk di bawah flyover dekat Senayan Park, Jakarta Pusat, untuk memantau perkembangan situasi.
Sebelumnya, seruan aksi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menyatakan akan turun ke jalan. Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.[]
Sumber : Kompas.Com
