Oleh: SUBARIANTO, S.Pd., M.Pd
)Kepala SMA Negeri Unggul Harapan Persada, Aceh Barat Daya)
KETIKA Guru diperlakukan seperti angka di tengah riuh rendah wacana efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi, guru kembali menjadi sasaran tudingan.
Media sosial gaduh dengan narasi bahwa jumlah guru terlalu banyak, bahwa anggaran pendidikan terlalu besar, dan bahwa profesi guru kerap dianggap “beban” yang menggerogoti kas negara.
Ironis, sebab di balik setiap pejabat yang menandatangani kebijakan, di balik setiap insinyur yang membangun negeri, dan di balik setiap dokter yang menyelamatkan nyawa, ada sosok guru yang menyalakan obor ilmu dengan sabar tanpa pamrih.
Selain itu, di banyak ruang rapat pemerintahan dan lembaga pendidikan, guru juga kerap disebut dalam angka, berapa ribu guru ASN, berapa ratus ribu PPPK, berapa juta guru honorer.
Mereka dihitung seperti data statistik yang bisa digeser di lembar Excel, tanpa melihat wajah di balik nama-nama itu merupakan manusia yang berjuang menyalakan lilin pengetahuan di tengah gelapnya birokrasi.
Label “Beban Negara” bukan sekadar kalimat keliru, ia adalah penghinaan terhadap sejarah panjang peradaban pendidikan Indonesia.
Guru bukan sekadar tenaga kerja birokratis yang digaji rutin. Guru adalah penjaga nurani bangsa. Ia berdiri di antara runtuhnya moral dan tegaknya nilai, di antara pragmatisme zaman dan idealisme kemanusiaan.
Padahal, setiap kebijakan pendidikan sejatinya berdiri di atas pundak para guru. Namun ironisnya, justru mereka sering kali menjadi pihak yang paling terluka oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Guru dijadikan instrumen pelaksanaan kebijakan, bukan subjek yang turut menentukan arah pendidikan. Ketika kurikulum berubah, guru yang dituntut beradaptasi secepat kilat.
Ketika hasil asesmen nasional rendah, guru disalahkan. Ketika anggaran terbatas, guru honorer menjadi korban penghematan.
Di tengah hiruk pikuk reformasi pendidikan, guru seolah kehilangan tempat terhormatnya.
Mereka disebut “Beban Anggaran” dalam laporan keuangan negara, padahal merekalah yang menggerakkan denyut kehidupan sekolah di pelosok negeri.
Dari “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” ke “Pekerja Tanpa Penghargaan”
Istilah “pahlawan tanpa tanda jasa” dulu menjadi kebanggaan profesi ini.
Namun kini kalimat itu terasa getir, seolah menjadi pembenaran untuk tidak memberikan penghargaan yang layak.
Banyak guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, tetapi masih hidup di bawah garis kesejahteraan.
Mereka tidak menuntut kemewahan, hanya kepastian dan keadilan.
Sementara itu, sebagian pejabat mudah mengucapkan slogan “mendidik anak bangsa adalah ibadah,” tetapi lupa bahwa ibadah juga butuh makan, butuh rumah, dan butuh rasa aman.
Guru tidak bisa hanya diberi motivasi spiritual tanpa jaminan kesejahteraan sosial.
Lebih menyedihkan lagi, guru sering dijadikan kambing hitam atas kegagalan sistem. Ketika murid tidak mencapai target, guru disalahkan. Ketika sekolah tertinggal, guru disorot.
Padahal, di balik setiap kegagalan itu, ada beban administratif, kurangnya fasilitas, serta tekanan sosial yang menumpuk di pundak mereka.
Banyak guru akhirnya kehilangan semangat, bukan karena mereka tidak cinta profesinya, tetapi karena sistem terlalu lama membiarkan mereka berjuang sendirian.
Kebijakan yang Tak Menyentuh Akar Masalah
Setiap menteri datang dengan jargon baru. Ada yang membawa kurikulum revolusioner, ada yang bicara “merdeka belajar,” ada pula yang menekankan digitalisasi sekolah.
Namun, jarang sekali kebijakan menyentuh inti permasalahan, penghargaan terhadap guru sebagai manusia.
Digitalisasi dan kurikulum fleksibel memang baik, tetapi tak ada artinya jika guru tidak diberi ruang dan waktu untuk berkembang.
Pelatihan sering hanya formalitas, sertifikasi tidak menjamin peningkatan kualitas, dan pengangkatan ASN atau PPPK masih diwarnai ketidakpastian administratif.
Lebih ironis lagi, banyak guru di daerah terpencil harus menjadi “Superhero” di medan yang berat memaksa mereka mengajar multi kelas, menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan membeli alat peraga dari kantong sendiri.
Sementara pejabat di kota sibuk berbicara tentang “inovasi pendidikan abad 21”.
Guru Pilar Bangsa, Bukan Pengeluaran Negara
Negara ini tidak akan berdiri tanpa guru. Dokter, insinyur, lejabat, bahkan presiden sekalipun lahir dari tangan seorang guru.
Namun dalam struktur birokrasi, guru sering diposisikan hanya sebagai pelaksana, bukan penggerak.
Dalam logika ekonomi, gaji guru dianggap sebagai beban belanja rutin. Dalam logika pembangunan, guru dianggap variabel pelengkap.
Padahal, dalam logika peradaban, guru adalah investasi utama bangsa.
Negara seharusnya tidak menghitung guru dari jumlah rupiah yang dikeluarkan, melainkan dari nilai manusia yang mereka bentuk.
Tidak ada infrastruktur yang lebih penting dari pada karakter generasi muda yang ditempa oleh guru di ruang kelas sederhana.
Saat guru dipaksa “menghibur” sistem
Fenomena baru muncul, guru kini diharapkan menjadi segalanya mulai dari pendidik, entertainer, influencer, konten kreator, bahkan pemadam emosi publik.
Mereka dituntut agar pembelajaran menyenangkan, kreatif, interaktif, dan viral.
Sistem menjadikan guru seperti badut yang harus terus tersenyum di tengah tekanan hidup.
Padahal, pendidikan bukanlah pertunjukan, melainkan proses pembentukan manusia.
Guru bukan penghibur sistem, melainkan penjaga nilai.
Namun sering kali, apresiasi hanya datang untuk guru yang “menarik di media sosial,” bukan yang tekun mengajar di ruang kelas yang bocor.
Membangun Kembali Martabat Guru
Sudah saatnya bangsa ini berhenti memperlakukan guru sebagai beban. Pemerintah perlu menata ulang kebijakan pendidikan dengan menempatkan guru sebagai pusat perubahan.
Langkah pertama adalah pengakuan martabat, bukan hanya administratif tetapi juga moral dan sosial. Beri ruang bagi suara guru dalam perumusan kebijakan. Libatkan mereka sebagai mitra, bukan bawahan.
Kedua, sejahterakan mereka secara layak. Negara mampu mengalokasikan triliunan untuk infrastruktur fisik, tetapi terlalu berhitung untuk kesejahteraan guru.
Padahal, kesejahteraan adalah fondasi bagi integritas dan semangat mengajar.
Ketiga, bebaskan guru dari jerat administratif yang tidak esensial. Kembalikan makna mengajar kepada kemanusiaan, bukan pelaporan.
Biarkan mereka fokus membangun karakter murid, bukan sekadar memenuhi kolom evaluasi.
Menutup Luka Lama Pendidikan
Guru bukanlah beban, melainkan jantung kehidupan bangsa. Mereka bekerja dalam senyap, sering kali tanpa pujian, tanpa sorotan kamera, tanpa penghargaan besar.
Namun dari tangan merekalah lahir masa depan yang lebih baik.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati gurunya.
Jika negara masih memperlakukan guru hanya sebagai angka dalam laporan keuangan, maka pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang kehilangan arah dan makna.
Mari kita akhiri ironi ini. Jangan lagi menyebut guru “pahlawan tanpa tanda jasa” dengan nada romantis, sementara kita menutup mata terhadap penderitaan mereka.
Sebutlah mereka dengan penghormatan yang nyata: pahlawan yang layak diberi jasa, layak diberi tempat, dan layak diperjuangkan.
Karena sejatinya, guru bukan beban negara, mereka adalah penjaga nurani bangsa.[]
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar