GPA Aceh Ajak Masyarakat Kawal Blok Andaman: Jangan Sampai Rakyat Aceh Kembali Jadi Penonton

ASPIRATIF – Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal secara serius proses pengelolaan Blok Andaman yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek migas terbesar di Indonesia.

Pengawalan tersebut dinilai penting agar kekayaan sumber daya alam Aceh benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengulang pengalaman masa lalu.

Ketua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh, Dr. Hifjir, S.Pd., M.Pd, menegaskan bahwa masyarakat Aceh harus menjadi bagian utama dalam menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya.

Baca Juga :

Prabowo Berhentikan 4 Pejabat, Hasan Nasbi Dicopot dari Kepala PCO

17 Sep 2025

Hamra : PT Asdal Jangan Keras Kepala, Penuhi Saja Kewajiban Plasma 

26 Jan 2026

“Kita menyambut baik investasi di sektor migas. Namun, jangan sampai masyarakat Aceh kembali hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Pengalaman masa lalu, termasuk pengelolaan migas pada era PT Arun, harus menjadi pelajaran agar kekayaan alam Aceh benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Hifjir,Kamis 30 Juli 2026.

Menurutnya, sejak awal pemerintah harus memastikan seluruh proses pengelolaan Blok Andaman dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kontrak kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan pengelola harus terbuka dan memberikan kepastian mengenai hak-hak Aceh.

GPA Aceh juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai mekanisme bagi hasil antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan perusahaan pengelola. Menurut GPA, skema tersebut harus mencerminkan prinsip keadilan karena sumber daya alam tersebut berada di wilayah Aceh.

Baca Juga :

DPRK Desak Aparat Hukum Tindak Penimbun BBM

10 Mar 2026

Laga Penegak Tangguh se-Kwartir Cabang Aceh Selatan Tahun 2025 Resmi di Tutup, Dandim 0107/Aceh Selatan Bacakan Kata Sambutan Bupati

02 Nov 2025

“Jangan hanya perusahaan dan pemerintah pusat yang menikmati keuntungan besar. Pemerintah Aceh juga harus memperoleh porsi yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Selain itu, GPA Aceh meminta agar kontrak pengelolaan memuat kewajiban yang jelas bagi investor, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aceh melalui program pelatihan dan alih teknologi, pemberdayaan kontraktor lokal, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan.

GPA Aceh juga mendukung agar pusat operasional dan fasilitas pendukung Blok Andaman dibangun di daratan Aceh, bukan hanya beroperasi di lepas pantai atau dipusatkan di daerah lain. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi daerah.

“Apabila pusat operasional berada di darat, maka efek bergandanya akan sangat besar. Akan lahir kawasan industri baru, tumbuhnya UMKM, meningkatnya investasi, terbukanya ribuan lapangan pekerjaan, serta bertambahnya pendapatan daerah. Aceh tidak boleh hanya menjadi lokasi eksplorasi, tetapi juga harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dari proyek strategis ini,” kata Hifjir.

GPA Aceh berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, DPR RI asal Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen sipil dapat mengawal setiap tahapan pengelolaan Blok Andaman agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Blok Andaman merupakan peluang emas bagi kebangkitan ekonomi Aceh. Namun peluang tersebut hanya akan menjadi berkah apabila dikelola secara adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Jangan sampai sejarah terulang. Kekayaan alam Aceh harus menjadi instrumen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh, bukan sekadar menghasilkan keuntungan bagi pihak lain,” tutup Hifjir.[]