AKHIRNYA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diganti. Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.
Pergantian itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024–2029.
Berakhir pula masa Purbaya sebagai bendahara umum negara sekaligus pengelola fiskal yang sepanjang setahun terakhir diwarnai banyak retorika, gebrakan, kontroversi, sekaligus ekspektasi.
Sebagian pernyataannya mungkin akan menjadi jejak digital yang menarik dibaca kembali beberapa waktu dan tahun mendatang.
Sebagian lainnya bahkan belum sempat dibuktikan hingga kini. Ketika kekuasaan telah berpindah tangan, publik tentu tidak dapat lagi menagih janji kebijakan kepada Purbaya.
Menteri baru yang akan menentukan arah Kementerian Keuangan selanjutnya. Ironisnya, hanya empat hari sebelum kehilangan jabatannya, Purbaya masih melakukan perombakan besar-besaran di kementeriannya.
Pada 10 September 2026, sekitar 50 pejabat pimpinan tinggi dan 350 pejabat administrasi dirombak.
Perubahan juga menyentuh jabatan fungsional, bahkan hingga organisasi nonstruktural dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.
Purbaya menyebutnya sebagai penyegaran organisasi dan penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Pada hari yang sama muncul pula persoalan lain.
Purbaya secara terbuka membantah rumor jual-beli jabatan yang beredar di media sosial. Purbaya menyatakan kabar itu hanya rumor dan menegaskan pengisian jabatan dilakukan secara profesional melalui proses berjenjang.
Namun, kemunculan rumor yang bersamaan dengan perombakan besar Kementerian Keuangan, lalu diikuti reshuffle Menkeu empat hari kemudian, menarik dibaca publik.
Apalagi terendus informasi terdapat resistensi internal terhadap sejumlah langkah Purbaya termasuk perombakan pejabat itu.
Namun, resistensi bawahan terhadap atasan bukanlah fenomena baru pada studi organisasi dan kepemimpinan. Hal itu hampir terjadi di semua organisasi saat menerapkan manajemen perubahan.
Purbaya memang datang dengan semangat membenahi dua mesin penerimaan negara yang paling sering mendapatkan sorotan publik: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ketika pejabat Bea Cukai kembali tersangkut perkara korupsi, misalnya, Purbaya secara terbuka mengatakan bahwa Bea Cukai dan Pajak sedang dibenahi.
Masalahnya, membenahi organisasi besar tidak cukup hanya dengan keberanian. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak kepentingan yang berkelindan di dalamnya.
Ada struktur formal, jejaring informal, kepentingan karier, kewenangan, anggaran, sampai akses terhadap pusat kekuasaan atau politik.
Karena itu, melawan jaringan yang telah berakar membutuhkan strategi dan kepala dingin. Keberanian tanpa pemetaan kekuatan justru dapat berbalik menjadi senjata makan tuan.
Dalam permainan catur, kuda memang memiliki keistimewaan. Ia dapat melompati bidak-bidak lain. Gerakannya sulit ditebak dan sering mengejutkan lawan.
Namun, kuda yang terlalu cepat menerobos jauh ke wilayah lawan tanpa dukungan dan pengiring, juga dapat kehilangan jalan pulang. Ia tidak harus dimakan menteri atau benteng. Pion pun dapat mengakhirinya.
Retorika yang Tertinggal
Purbaya juga meninggalkan sejumlah pernyataan ekonomi yang menarik untuk dievaluasi. Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, misalnya, narasi Purbaya beberapa kali berubah.
Pada Juli 2026, Purbaya menegaskan penyelesaian utang Whoosh akan dibuat semaksimal mungkin agar tidak membebani APBN.
Sebulan kemudian, ia menyatakan pengelolaan utang tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sekitar 15 September 2026.
Pada 8 September 2026, ia menjelaskan bahwa restrukturisasi utang dengan tenor hingga 80 tahun dan cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun, menurutnya masih dapat ditangani Kementerian Keuangan.
Tanggal 15 September 2026 belum tiba, tapi kini Purbaya sudah bukan Menteri Keuangan. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya pernah mengatakan pergerakan menuju pertumbuhan 8 persen mulai terlihat, meskipun target tersebut ditempatkannya dalam horizon dua sampai tiga tahun.
Menjelang akhir masa jabatannya, ia kembali optimistis bahwa pertumbuhan pada akhir 2026 bisa mendekati 6 persen.
Sementara itu, data menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada triwulan I dan melambat menjadi 5,29 persen pada triwulan II 2026.
Pada akhirnya, Purbaya meninggalkan satu pelajaran yang mungkin lebih menarik daripada seluruh kontroversinya. Menteri adalah jabatan politik.
Sehebat apa pun seorang teknokrat, sebesar apa pun kewenangannya, dan sekeras apa pun retorikanya, ia tetap bekerja di bawah presiden.
Menteri dapat mempunyai gagasan, keberanian, bahkan agenda reformasi sendiri. Namun, batas akhirnya tetap berada pada arah politik kepala pemerintahan.
Jika presiden mempunyai pilihan lain, maka seorang menteri tidak mempunyai pilihan untuk berbeda terlalu jauh. Kunci jabatannya berada di tangan presiden.[]
Penulis : Werdha Candratrilaksita
Civitas Academica
Pos terkait
03 Agu 2025
Latest Post
Tidak ada komentar