Terkait JKA,Ini Kata Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan

ASPIRATIF.ID  – Polemik layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) diminta tidak terus berkembang menjadi ruang saling menyalahkan antarlembaga. Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Ali Basyah atau yang dikenal dengan sapaan Irhafa Manaf, mengajak seluruh pihak duduk bersama mencari solusi konkret demi menjaga hak layanan kesehatan masyarakat.

Menurut Legislator Partai Aceh itu, dinamika yang muncul terkait JKA seharusnya disikapi secara bijak dan konstruktif agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di tengah masyarakat, terutama warga kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan pemerintah.

“Kita berharap semua pihak bisa menahan diri dan tidak saling menyalahkan. Termasuk di tingkat DPRA, jangan terus-menerus membangun polemik dengan menyudutkan Sekda Aceh. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah solusi, bukan perdebatan berkepanjangan di ruang publik,” kata Irhafa Manaf , Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai persoalan JKA bukan isu sederhana, melainkan persoalan kompleks yang berkaitan langsung dengan kondisi fiskal daerah, tata kelola administrasi, hingga keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Itu sebab, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa dilakukan melalui pendekatan politik yang saling berhadapan. Sebaliknya, diperlukan komunikasi terbuka dan kerja sama lintas lembaga agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Lebih lanjut,mantan Ketua KPA Aceh Selatan itu menegaskan, Pemerintah Aceh, DPRA, hingga pemerintah kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk merumuskan langkah penyelesaian yang terukur dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Semua pihak tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Jangan sampai energi kita habis untuk saling menyudutkan, sementara masyarakat justru menunggu kepastian layanan,” ujarnya.

Begitupun, pria yang akrab disapa Panglima Ir itu juga mengingatkan, bahwa program JKA selama ini menjadi salah satu instrumen penting perlindungan sosial masyarakat Aceh.

Program tersebut, kata dia, telah membantu banyak warga memperoleh akses layanan kesehatan, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

Karena itu, setiap kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan ke ruang publik diharapkan mampu menciptakan ketenangan dan optimisme di tengah masyarakat, bukan justru memperuncing keadaan.

Irhafa menilai kritik dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut seharusnya diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat lahirnya solusi atas persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Kita semua tentu ingin JKA tetap berjalan baik dan masyarakat tetap terlindungi. Maka yang diperlukan sekarang adalah semangat kolaborasi dan kebersamaan untuk memperbaiki persoalan yang ada,” katanya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik maupun sektoral, sehingga polemik yang berkembang tidak semakin membebani masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana rakyat tetap bisa berobat dengan tenang dan mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” tutupnya.[]