WALHI Ungkap Penyebab Banjir Sibolga–Tapanuli: Hutan Sudah Gundul 

ASPIRATIF .ID — Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) menilai, penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga dan Tapanuli tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut Jaka Kelana Damanik menolak anggapan bahwa bencana tesebut hanya disebabkan hujan yang terjadi secara terus-menerus tanpa keterlibatan manusia.

Ia menjelaskan bahwa saat banjir terjadi, banyak kayu yang terbawa arus dan citra satelit menunjukkan hutan sekitar lokasi bencana sudah gundul.

Jaka juga menilai, campur tangan manusia muncul lewat keputusan politik dan kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan dan ekonomi.

Karena itu, banjir bandang dan tanah longsor Sibolga-Tapanuli bukan sekadar fenomena alam, tetapi telah berubah menjadi bencana ekologis.

Jaka menganggap bahwa negara gagal mengelola lingkungan sehingga memicu krisis ekologis yang berujung pada bencana.

“Artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini,” ujar Jaka dikutip dari laman resmi WALHI Sumut, Rabu (26/11/2025).

Wilayah Sumut Potensi Tinggi Bencana 

Jaka menambahkan, banjir bandang dan longsor di Sibolga–Tapanuli bukan pertama kali terjadi.

Ia menyebut bencana serupa kerap muncul setiap tahun, terutama saat musim hujan.

Berdasarkan kajian risiko bencana nasional 2022–2026, wilayah yang saat ini terdampak bencana masuk kategori risiko tinggi banjir bandang dan tanah longsor.

Hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah, sementara sebagian besar wilayah memiliki risiko tinggi.

Kajian itu juga menunjukkan, Sumut memiliki tingkat bahaya dan kerentanan yang sama-sama tinggi.

Jaka menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi dasar penting bagi pembuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan yang meminimalkan dampak bencana dan berpihak pada lingkungan.

Pemerintah Diminta Perhatikan Ekosistem Batang Toru 

Jaka menambahkan, WALHI Sumut terus mendesak pemerintah memberi perhatian penuh pada ekosistem Batang Toru yang menjadi hutan tropis terakhir di Sumut.

Ekosistem ini tersebar di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, serta kaya akan flora dan fauna langka.

Kerusakan ekosistem Batang Toru dinilai berdampak lansung pada wilayah sekitar, termasuk risiko banjir bandang dan tanah longsor.

Jaka menilai bahwa bencana saat ini merupakan bencana ekologis akibat kebijakan pemerintah yang memberi izin bagi perusahaan di Batang Toru.

Video yang beredar menunjukkan bahwa banjir membawa kayu dalam jumlah besar yang menandakan aktivitas penebangan di sekitar lokasi bencana.

Laju deforestasi di Batang Toru sulit dibendung karena perusahaan beroperasi dengan dasar izin pemerintah.

“Salah satu perusahaan yang selama ini dinilai menjadi penyumbang terbesar kerusakan hutan ekosistem Batang Toru (Harapan Tapanuli) yakni perusahaan tambang emas martabe, PT Agincourt Resources ,” kata Jaka.

” Tambang Emas Martabe melakukan kegiatan operasional berdasarkan Kontrak Karya (KK) selama 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia.Awalnya pada tahun 1997, wilayah pertambangan mencakup 6.560 Km, kemudian area konsesi mengalami perkembangan menjadi 130.252 hektar (1.303 km) meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal,” tambahnya.[]

Sumber: Kompas.Com