ASPIRATIF.ID– Fenomena razia kendaraan berpelat BL (Aceh) di Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menjadi perbincangan hangat publik dalam beberapa hari terakhir.
Video yang beredar luas menunjukkan seorang supir truk plat BL dikerumuni ratusan orang dari rombongan Gubernur, termasuk Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut dan aparat lainnya. Meski kemudian diklaim sebagai sosialisasi, tayangan tersebut dinilai menyisakan kesan represif dan intimidatif.
Merespons hal ini, ASN di Aceh, Gusmawi Mustafa, melihat bahwa momentum ini justru menjadi cermin bagi Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan fiskal daerah, terutama dalam hal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor.
“Kalau kita jujur, hampir 40 persen kendaraan yang beroperasi di Aceh saat ini masih menggunakan plat BK atau BB dari Sumatera Utara. Ini peluang besar yang selama ini tidak kita garap serius. Padahal jika dilakukan mutasi ke BL, ini bisa menjadi sumber PAD yang sangat signifikan,” ungkap Gusmawi kepada media, Minggu (5/10/2025).
Menurut Gusmawi, fenomena ini sudah berlangsung lama tanpa adanya penertiban dari aparat maupun dinas terkait di Aceh.
Banyak masyarakat Aceh yang membeli kendaraan di Sumatera Utara karena dianggap lebih murah, mudah dijual kembali, dan memberikan kenyamanan saat berkendara di luar Aceh.
“Fenomena ini bisa dimaklumi secara sosial dan ekonomi. Tapi dalam konteks fiskal daerah, ini merugikan Aceh. Potensi PAD dari pajak kendaraan, bea balik nama, dan layanan mutasi itu besar sekali jika kita tertibkan dengan pendekatan yang tepat,” jelasnya.
Tak hanya masyarakat umum, Gusmawi juga menyoroti BUMN dan perusahaan besar yang beroperasi di Aceh namun tetap menggunakan plat luar daerah. Ia menyebutkan contoh seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diduga memiliki ratusan kendaraan dinas dengan plat non-BL, serta perusahaan-perusahaan tambang yang menjalankan operasional di Aceh namun kendaraan mereka tidak terdaftar di wilayah ini.
“Kalau kendaraan mereka beroperasi di Aceh, seharusnya bayar pajaknya ke Aceh. Ini soal keadilan fiskal. Kita harus mulai berani mendorong regulasi agar perusahaan dan institusi seperti ini taat aturan,” tegas Gusmawi.
Gusmawi juga memaparkan sejumlah manfaat nyata jika kendaraan bermotor yang ada di Aceh melakukan mutasi ke plat BL, antara lain:
1. Peningkatan Pendapatan Daerah dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) langsung masuk ke kas Aceh.
2. Data Transportasi yang Akurat dimana Pemerintah memiliki basis data kendaraan yang akurat dan bisa digunakan untuk perencanaan transportasi dan pembangunan.
3. Dampak Ekonomi Turunan seperti Pelaku usaha lokal seperti showroom, bengkel, jasa pengurusan kendaraan akan ikut tumbuh.
4. Penguatan Identitas Daerah dimana Plat BL menjadi simbol kebanggaan sekaligus komitmen terhadap pembangunan Aceh.
Menariknya, di tengah polemik razia plat BL oleh Pemprov Sumut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah (Dek Fadh) menunjukkan pendekatan berbeda. Dalam sebuah kesempatan, ia menyambut supir truk dari luar Aceh dengan ramah, menanyakan kondisi mereka, dan bahkan memberikan uang makan siang.
“Itu truk barang dari luar Aceh. Tidak ada urgensi untuk memaksa mereka pakai plat BL. Tapi pendekatan Dek Fadh ini patut diapresiasi simpatik, humanis, dan tidak menimbulkan ketegangan,” komentar Gusmawi.
Untuk mempercepat gerakan mutasi plat kendaraan, Gusmawi berharap Pemerintah Aceh agar segera merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, hingga Peraturan Walikota yang mewajibkan penggunaan plat BL untuk kendaraan yang beroperasi tetap di Aceh, termasuk dalam setiap MoU kerja sama bisnis dan investasi.
“Sudah saatnya ini menjadi gerakan bersama. Bukan dengan razia yang membuat masyarakat tertekan, tapi dengan sosialisasi yang persuasif dan regulasi yang konsisten. Masyarakat dan dunia usaha pasti akan mendukung kalau aturannya jelas dan pelaksanaannya adil,” pungkas Gusmawi.
Sebagai penutup, Gusmawi mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh, BUMN, dan perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh untuk berkontribusi langsung kepada daerah melalui mutasi kendaraan ke plat BL.
“Mari kita bangun Aceh dari hal-hal yang konkret. Mutasi ke plat BL bukan sekadar administratif, tapi bentuk nyata cinta dan kepedulian terhadap tanah kita sendiri,” tutup Gusmawi.[]
