Razia Bendera di Tengah Bencana, DPRA: Jangan Benturkan Mualem dengan Prabowo

ASPIRATIF. ID – Politisi Partai Aceh sekaligus Anggota DPRA  T.Heri Suhadi (Abu Heri) menyayangkan aksi razia bendera Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI di tengah situasi masyarakat sedang berjuang menghadapi musibah bencana banjir.

Ia menilai tindakan represif tersebut tidak bijaksana dan berpotensi merusak stabilitas politik serta hubungan harmonis antara daerah dan pusat.

Begitupun, ​Abu Heri mempertanyakan motif di balik dilakukan razia mendadak tersebut, terutama ketika warga sedang sibuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, penggunaan kekerasan atau tindakan represif yang melukai warga sangat tidak patut dilakukan.

​”Merazia warga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara represif itu melukai perasaan rakyat. Motifnya apa dan untuk kepentingan siapa? Bukankah Aceh dan Jakarta sudah damai? Sebagian pakar hukum bahkan meyakini bendera Aceh sah secara konstitusi,” ujar Abu Heri, Minggu (28/12/2025).

Lebih lanjut, Abu Heri  menegaskan, bahwa meskipun status bendera tersebut masih dinilai kontroversial oleh sebagian pihak, tindakan kekerasan tetap tidak dapat dibenarkan. Apalagi, Aceh telah menikmati perdamaian selama lebih dari 20 tahun tanpa konflik.

​Anggota DPRA ini juga menyoroti masalah wewenang pengamanan di lapangan. Ia mengingatkan bahwa otoritas keamanan wilayah seharusnya merupakan tugas kepolisian, bukan TNI yang turun dengan pendekatan represif.

​” TNI tidak bisa menjaga kedaulatan bangsa ini tanpa dukungan Pemerintah Aceh, elemen tokoh masyarakat, dan eks kombatan GAM. Hubungan yang sudah terjaga baik ini jangan dirusak oleh tindakan sepihak di lapangan,” tegasnya.

Menurut Abu Heri, sebagai anggota DPRA dirinya mencium adanya indikasi upaya penggiringan opini untuk membenturkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Mengingat Partai Aceh dan Gerindra berada dalam satu koalisi besar, isu “makar” yang dihembuskan lewat razia bendera dianggap sebagai upaya meretakkan hubungan politik keduanya.

​”Jangan benturkan Mualem dengan Prabowo. Hubungan mereka selama ini berjalan sangat baik dalam kerangka menjaga perdamaian dan membangun Aceh di bawah bingkai NKRI. Tindakan berlebihan di lapangan justru berpotensi merusak stabilitas yang sedang harmonis,” jelas Abu Heri

​Ia meyakini bahwa polemik bendera Aceh akan diselesaikan secara konstitusional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gubernur Mualem melalui dialog yang bermartabat, bukan melalui tindakan provokatif yang menyakiti hati warga.

​Di akhir pernyataannya, Abu Heri mengajak semua pihak untuk menahan diri dan kembali fokus pada penanganan bencana.

Masyarakat Aceh saat ini lebih membutuhkan kehadiran negara secara konkret dalam bentuk rekonstruksi pasca-banjir daripada aksi-aksi represif di jalanan.

​”Kehadiran TNI sebagai representasi negara harusnya hadir secara persuasif di tengah masyarakat untuk membantu penanganan musibah bencana kemanusiaan,” tutupnya.[]