Pengurus DPD NLPA Aceh, Meminta Presiden Prabowo Copot Kepala BNPB: Penanganan Bencana di Sumatera Dinilai Gagal Total

ASPIRATIF.ID — Jajaran Pengurus DPD NLPA Aceh, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya respon pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir besar yang melanda Sumatera khususnya Aceh.

Dalam pernyataan resminya, menyatakan “banjir bandang hanya mencekam di medsos”, itu sangat tidak wajar dengan ucapan yang pada hakikatnya seolah-olah rakyat Aceh mengumbar isu hoaks.

“Jadi kami dari Jajaran pengurus DPD NLPA Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BNPB Karana pernyataannya sudah melukai rakyat Aceh, yang saat ini sedang mengalami bencana banjir banjir bandang yang cukup parah. Kami menilai kepala BNPB gagal menjalankan tugas konstitusional dalam melindungi keselamatan rakyat,” kata salah satu alumni DPD NLPA Irfadi, Selasa (02/12/2025).

Banjir besar yang melanda Aceh tahun ini, termasuk Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir telah menghancurkan ribuan rumah, memutus jalur transportasi vital, menenggelamkan permukiman, melumpuhkan listrik dan jaringan komunikasi, serta menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah.

Namun, di tengah skala bencana yang masif dan meluas tersebut, BNPB tetap mempertahankan keputusan untuk mengkategorikan musibah ini hanya sebagai “bencana daerah”, bukan bencana nasional.

Irfadi menilai, keputusan BNPB pusat tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi ril di lapangan dan menandakan lemahnya kepemimpinan nasional di sektor kebencanaan.

“Kami melihat BNPB gagal membaca skala krisis. Ribuan warga terisolasi, akses terputus, korban meninggal bertambah, tapi pemerintah masih menyebut ini bencana daerah. Ini keputusan yang tidak masuk akal dan mengabaikan penderitaan rakyat. Presiden harus mencopot Kepala BNPB karena gagal menunjukkan kepemimpinan dalam situasi darurat,” tegas Irfadi yang merupakan alumni Magister Hukum UNIS Tanggerang, Jakarta.

“Banjir lintas provinsi seharusnya otomatis memicu koordinasi nasional. Namun, bantuan logistik, tenaga SAR, dan alat berat datang secara bertahap dan tidak terkoordinasi. Banyak warga setempat melaporkan baru mendapat bantuan setelah berhari-hari menunggu,” lanjut Irfadi.

Irfadi yang merupakan bahagian dari pengurus DPD NLPA wilayah Aceh, menilai bahwa kegagalan Kepala BNPB bukan hanya kegagalan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan. Dalam situasi darurat, negara harus hadir secara total, bukan sekadar administratif.

“Jika sebuah lembaga sekelas BNPB tidak mampu memahami bahwa bencana di Sumatra ini sudah melampaui kapasitas daerah, maka itu tanda bahwa pimpinannya tidak layak memegang amanah. Kami meminta Presiden Prabowo menegaskan komitmennya pada keselamatan rakyat dengan mencopot Kepala BNPB secepatnya,” ujar irfadi.

Irfadi juga meminta Presiden untuk menginstruksikan operasi nasional terpadu yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Basarnas, dan semua unsur terkait untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Dalam rilisnya, Irfadi selaku warga Aceh, juga mengingatkan bahwa intensitas bencana di Indonesia meningkat tajam akibat perubahan iklim. Hal ini berdasarkan Update BMKG. Karena itu, negara tidak boleh terpaku pada standar lama yang membandingkan setiap bencana besar dengan tsunami 2004 atau Covid-19.

Kami meminta reformasi cara pandang BNPB terhadap standar bencana nasional. Harus ada penyesuaian dengan realitas sekarang. Jangan sampai karena menunggu standar lama, rakyat di Sumatera, khususnya Aceh yang merupakan modal awal kebangsaan kemerdekaan Indonesia, menjadi korban kelalaian sistem,” katanya.

Jajaran Pengurus DPD NLPA wilayah Aceh Siap Kawal dan Mengonsolidasikan Langkah Pemerintah dalam Hal Penanganan Bencana Banjir.

Sebagai organisasi dibawah Binaan Kementrian Hukum dan Ham bekerjasama dengan BPHN dan Mahkamah Agung RI, yang berbasis di wilayah Aceh, DPD NLPA menyatakan akan terus mengawal penanganan bencana ini.

Rakyat tidak boleh dibiarkan sendirian di tengah bencana sebesar ini. DPD NLPA akan berdiri bersama warga korban bencana banjir dan memastikan suara mereka sampai ke pusat kekuasaan,” tutup Irfadi.[]