Penanganan Banjir di Aceh Selatan Terkendala Keuangan Daerah yang Sedang “Apoh Apah”

ASPIRATIF.ID — Meskipun Bupati Aceh Selatan H.Mirwan telah menetapkan status darurat bencana daerah penanganan banjir dan tanah longsor terhitung sejak 24 November hingga 07 Desember 2025. Namun, hal tersebut masih terkendala dengan anggaran operasional yang tidak memadai.

“Tidak dapat di pungkiri wakil bupati dan BPBD beserta jajarannya serta TNI / Polri dan personilnya telah maksimal berdasarkan kemampuannya berjibaku siang malam terjun langsung ketitik bencana dan pengungsian,” kata salah satu tokoh masyarakat Aceh Selatan T.Sukandi, Minggu (30/11/2025).

Lebih lanjut,mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu menjelaskan, kondisi tak menyenangkan itu tentu akan berdampak terhadap tidak maksimal nya proses penambangan banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

Data terakhir, hingga saat ini ada 752 warga yang saat berada di 4 (empat) titik pengungsian antara lain di Kompi Bataliyon Brimob, Kantor Camat Lama di Ladang Rimba, Kantor Camat Trumon Dalam dan Seuneubok Pusaka.

“Hanya saja dari pihak pemerintah dan jajaran SKPK tidaklah maksimal dapat melakukan tupoksi kemanusiaannya dalam penanganan darurat bencana banjir dan dampaknya yang dialami masyarakat disebabkan terbatasnya anggaran dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan,” ujar T.Sukandi.

“Demikian juga dengan lembaga pendukung seperti SAR dan ORARI / RAPI yang tupoksi mereka adalah garda terdepan dalam penanganan bencana Daerah,”lanjutnya.

T.Sukandi menambahkan, masyarakat sangat berharap kehadiran Bupati sebagai orang nomor satu di Aceh Selatan dapat hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi dampak tekanan psikologis masyarakat terdampak bencana.

“Ditengah kondisi saat ini, kehadiran Bupati Aceh Selatan sangat diharapkan dan memimpin langsung penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan,” tutupnya.[]