Aspiratif|Jakarta – Kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi terkait di DPR RI.
Mereka menilai pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah saat ini belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berikut rincian usulan tambahan anggaran dari masing-masing kementerian dan lembaga:
Kemenko Polkam ingin bangun command center
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar untuk 2026, jauh di atas pagu indikatif yang hanya sebesar Rp 126,5 miliar.
“Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar,” ujar Budi di Kompleks DPR RI, Senin (7/7/2025).
Budi menuturkan, anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor, serta membangun command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar.
“Command center ini diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time,” kata Budi.
Menko Yusril minta tambahan Rp 100,6 miliar
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100,6 miliar. Pagu indikatif Kemenko Kumham Imipas untuk 2026 saat ini tercatat Rp 124,6 miliar.
“Kami kembali mengusulkan agar belanja non-operasional dan belanja modal dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar,” kata Yusril.
Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya kementerian ini hanya mendapat Rp 9 miliar dan sempat kesulitan membayar gaji pegawai. Setelah intervensi DPR, alokasi ditingkatkan menjadi Rp 325 miliar, dan hingga 7 Juli 2025 baru terealisasi Rp 38 miliar.
Menko AHY usul tambahan Rp 200 miliar untuk kawal kereta cepat
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar. Dana ini dibutuhkan untuk mendukung pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya.
“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar,” kata AHY.
Dengan usulan tersebut, total anggaran kementerian ini menjadi Rp 315,9 miliar, dari pagu indikatif sebesar Rp 115,9 miliar.
Menko Pangan ajukan tambahan Rp 272 Miliar
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 272 miliar. Pagu indikatif kementeriannya untuk 2026 adalah Rp 137 miliar.
“Memerlukan tambahan Rp 272 miliar, jadi total pagu anggaran 2026 kami mengusulkan Rp 410 miliar. Mudah-mudahan mendapat dukungan,” kata Zulhas.
Anggaran ini di antaranya digunakan untuk memantau kebutuhan pangan dan menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih.
Menko PMK usul tambahan anggaran Rp 207,2 miliar
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 207,2 miliar dari total kebutuhan Rp 314 miliar. Adapun pagu indikatif yang tersedia saat ini hanya Rp 106,8 miliar.
“Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar,” ujarnya.
Anggaran itu akan digunakan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) serta penurunan angka stunting di Indonesia.
Cak Imin minta tambahan anggaran untuk kurangi kemiskinan
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar. Ia menyebut kementeriannya membutuhkan total Rp 500,1 miliar pada 2026, namun baru mendapat pagu indikatif sebesar Rp 223,9 miliar.
“(Kemenko PM) membawa misi penting mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif,” ujar Cak Imin.
Polri ajukan tambah anggaran Rp 63,7 triliun
Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun. Pagu indikatif yang diterima sebesar Rp 109,6 triliun masih jauh dari total kebutuhan sebesar Rp 173,4 triliun.
“Kebutuhan anggaran sesuai surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun. Masih ada kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun,” ujar Asrena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.
Dana tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan modal, termasuk pengadaan kendaraan listrik, kapal cepat, serta pengamanan wilayah.
Kejagung usul tambahan anggaran Rp 18,52 triliun
Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan, Narendra Jatna menyampaikan, pagu indikatif tahun 2026 untuk Kejaksaan Agung hanya Rp 8,9 triliun, padahal kebutuhan riil mencapai Rp 27,4 triliun.
“Sehingga terjadi defisit Rp 18,52 triliun atau sebesar 67,4 persen,” kata Narendra.
Anggaran tambahan itu diperlukan untuk dukungan manajemen, penegakan hukum, dan pelayanan publik yang terus meningkat.
Kementerian Komdigi kekurangan Rp 12,6 triliun
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail menyebut kebutuhan anggaran tahun 2026 mencapai Rp 20,36 triliun, sementara dana yang tersedia baru Rp 7,75 triliun.
“Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,3 triliun,” ujar Ismail.
Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penguatan infrastruktur digital, literasi digital, komunikasi publik, serta mendukung kuasi publik seperti KPI, KIP, dan Dewan Pers.
Kemenag minta tambahan Rp 8,4 Triliun untuk gaji pegawai
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Kemenag.
“Tambahan anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp 8.436.937.304.758 yang diperlukan untuk membiayai gaji dan tunjangan untuk ASN dan non-ASN,” ujar Nasaruddin dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (7/7/2025).
Menurut dia, tambahan anggaran dibutuhkan karena adanya penempatan ASN baru hasil rekrutmen 2024 yang mulai aktif bekerja pada Juni 2025. Kebutuhan itu belum tercakup dalam APBN 2025.
“Untuk itu, Kementerian Agama perlu mengusulkan anggaran belanja tambahan tahun 2025, agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan,” kata Nasaruddin.
Belum punya kantor, BP Haji ajukan tambahan anggaran
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya masih menumpang di gedung Kementerian Agama karena belum memiliki kantor sendiri.
“Penambahan anggaran berasal dari pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 8,009 miliar dan pengalihan anggaran penyiapan infrastruktur kantor dari program kerukunan umat ke program dukungan manajemen sebesar Rp 9,74 miliar,” ujarnya.
Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran BP Haji tahun 2025 sebesar Rp 179,7 miliar. Tambahan ini termasuk untuk menyewa gedung BUMN sebagai kantor sementara.
Kemensos tambah anggaran Rp 1,19 triliun untuk Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,19 triliun untuk menjalankan program Sekolah Rakyat. Usulan ini sebelumnya telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Persetujuan final ABT-nya adalah Rp 1,19 triliun,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
Dengan tambahan ini, total pagu anggaran Kemensos tahun 2025 bertambah menjadi Rp 80,79 triliun dari sebelumnya Rp 78,6 triliun.
Kementerian PPPA usul tambahan anggaran Rp 50 miliar
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk menjalankan berbagai program prioritas, termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Tambahan anggaran akan digunakan untuk layanan rujukan akhir, kampanye anti kekerasan, perlindungan anak daring, dan berbagai program lainnya,” ujar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.
Selain itu, KemenPPPA juga meminta tambahan Rp 19 miliar untuk belanja operasional, termasuk gaji tenaga SAPA 129 dan CPNS 2024.
Kementan usul kenaikan pagu jadi Rp 44,64 Triliun
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan pagu indikatif 2026 dari Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun.
“Usulan ini sudah kami sampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas,” kata Amran.
Tambahan ini mencakup kebutuhan mandatory, seperti belanja pegawai, pengalihan penyuluh dari daerah ke pusat, serta program swasembada pangan dan hilirisasi komoditas pertanian.
“Untuk mencapai swasembada pangan, dibutuhkan Rp 10,07 triliun,” ungkapnya.[]
Sumber : Kompas.Com
