ASPIRATIF.ID – Waktu berjalan cepat, namun berbagai persoalan di Aceh belum juga terpecahkan. Dampak banjir bandang dan longsor masih menyisakan luka di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, persoalan klasik kembali mencuat: Aceh masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera.
Memasuki hari ke-15 Ramadhan, masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa persoalan lama belum usai, sementara tantangan baru terus bermunculan. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komunitas Sahabat Peduli Aceh (KSPA).
Dalam pers rilis yang dikirim dari Sumatera Barat Padang rabu 4/3/2026, Koordinator KSPA Azwar Umri menyoroti para pimpinan eselon II yang baru saja dilantik oleh Gubernur Aceh, Mualem.
Menurutnya, para pejabat tersebut harus segera membuktikan kinerja terbaiknya kepada publik.
“Seratus hari pertama adalah momentum pembuktian. Harus jelas apa yang ingin dikerjakan, apa prioritasnya, dan bagaimana dampaknya bagi rakyat,” tegas Azwar.
Ia menekankan, setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mesti memiliki arah yang terukur.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), misalnya, harus menghadirkan peta jalan (roadmap) pembangunan yang konkret dan solutif.
Dinas Pendidikan dituntut mampu meningkatkan kualitas guru dan mutu pembelajaran bagi anak didik.
Begitu pula sektor ekonomi kerakyatan. UMKM dan Koperasi Merah Putih, lanjutnya, harus benar-benar diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Para pimpinan terpilih diharapkan mampu menyampaikan secara terbuka capaian 100 hari kerja mereka kepada masyarakat.
Azwar juga menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dengan Dewan Ekonomi Aceh yang dipimpin sejumlah tokoh, seperti Raja Masbar, Teuku Abdullah Sanny, serta pengusaha Ismail Rasyid.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan para pemikir serta pelaku usaha menjadi kunci percepatan pembangunan.
KSPA meyakini, langkah kecil dalam 100 hari pertama tersebut akan menjadi kekuatan besar dalam mengatasi berbagai persoalan Aceh.
“Aceh harus ditangani oleh orang Aceh sendiri. Mari kita bantu Mualem–Dek Fadh menuju Aceh yang berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Azwar Umri yang juga mantan Penjabat Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) meyakini sumber daya manusia pejabat yang baru dilantik energik dan produktif, serta mampu menjawab harapan masyarakat.
Ia juga menggambarkan kondisi sejumlah wilayah yang dikunjungi, menurutnya masih memprihatinkan, seperti Gampong Meunasah Raya di Pidie Jaya, Gampong Alue Bayeu Utang, Gampong Kuala Ceurape di Bireuen, hingga kawasan Banggalang, Beutong Ateuh.
Di daerah-daerah tersebut, kata Azwar, masyarakat seakan merasakan pemerintah belum sepenuhnya hadir.
Karena itu, KSPA berharap 100 hari kerja para pejabat eselon II bukan sekadar slogan, melainkan menjadi awal perubahan nyata bagi rakyat Aceh.[]
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar