ASPIRATIF – Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Selatan, Adi Darmawan, mengecam keras lambannya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Gampong Teupin Tinggi, Kecamatan Trumon, dengan PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN).
Ia menyebut kondisi ini sebagai cermin buruknya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil dan petani sawit mandiri.
“Sengketa ini sudah bertahun-tahun, dan janji penyelesaian dari Bupati dua bulan lalu pun belum tampak hasilnya. Ini bukan hanya soal tanah—ini tentang keadilan, kepastian hukum, dan masa depan petani. Pemerintah dan PT ASN tidak boleh lagi bermain-main dengan kesabaran rakyat,” tegas Adi Darmawan, Selasa (29/7/2025).
Kritik tajam ini muncul menyusul kekecewaan berulang yang disuarakan masyarakat Teupin Tinggi, yang merasa dipinggirkan dalam proses penyelesaian konflik.
Tokoh masyarakat M. Zainal menegaskan bahwa warga tidak hanya menuntut kejelasan status HGU dan lahan plasma, tetapi juga batas wilayah desa yang bersinggungan dengan lahan yang dikelola PT ASN.
“Kami butuh kejelasan. Berapa luas lahan PT ASN yang masuk ke wilayah kami? Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal hak dan kepastian,” kata Zainal.
Ketua Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Pertambangan Pemkab Aceh Selatan, Wili Cahyadi, mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil PT ASN. Namun, perusahaan berdalih bahwa tanggung jawab berada di tangan induk perusahaannya, yakni PTPN I.
“PT ASN hanya mengelola. Mereka menyatakan tanggung jawab ada di PTPN I. Kami masih bekerja, dan ini butuh waktu. Kami harap masyarakat bersabar,” kata Wili yang juga menjabat sebagai Plt Asisten II Setdakab Aceh Selatan.
Pernyataan ini ditanggapi sinis oleh warga. Menurut Salmaun, perwakilan masyarakat, PT ASN sebelumnya sudah mengakui sebagian lahan berada di wilayah Gampong Teupin Tinggi, dan mereka menyatakan siap memenuhi tuntutan warga jika ada keputusan dari pemerintah daerah. Namun kini, perusahaan justru cenderung menghindar dari tanggung jawab.
“Awalnya mereka akui dan siap. Sekarang mereka lepas tangan. Kalau tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, kami akan tempuh jalur berikutnya, termasuk aksi besar-besaran ke Kantor Bupati,” tegas Salmaun.
Adi Darmawan menilai perubahan sikap PT ASN sebagai bentuk inkonsistensi dan penghindaran tanggung jawab moral dan sosial. Ia menegaskan, status sebagai anak perusahaan tidak menghapus kewajiban atas dampak yang ditimbulkan di lapangan.
“PT ASN tidak bisa berlindung di balik PTPN I. Mereka hadir di wilayah kita, mengelola lahan kita, maka mereka harus ikut bertanggung jawab. Negara harus hadir, dan pemerintah daerah harus berhenti bersikap ambigu,” tambah Adi Darmawan.
Sebagai Ketua APKASINDO, ia menyatakan pihaknya akan mengawal ketat persoalan ini hingga tuntas. Ia meminta Bupati Aceh Selatan untuk turun langsung ke lapangan dan menghentikan permainan tarik-ulur antara pemerintah dan perusahaan.
“Jika janji penyelesaian hanya dijadikan alat redam kemarahan warga, maka jangan salahkan rakyat jika memilih turun ke jalan,” tegas Adi.
Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan konflik ini dalam pertemuan dengan ratusan warga Trumon Raya pada 18 Mei 2025. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi secara nyata.**
