Kamalul: Mutasikan SKPK Jika Tidak Totalitas Membangun Aceh Selatan

ASPIRATIF.ID — H. Mirwan Bupati Aceh Selatan terpilih pada Pilkada Serentak 2024 lalu kembali bertugas, setelah menjalani sanksi administratif dari kementerian Dalam Negeri Selama 3 bulan lamanya.

Tentu, sekembalinya Bupati Mirwan ada banyak permasalahan daerah yang kunjung belum terselesaikan. Itu sebab,perlu kerja keras dan kerjasama semua unsur membangun aceh selatan yang lebaih baik kedepannya.

Birokrasi sering muncul dalam permasalahan publik yang erat kaitannya dengan aparat pemerintahan, pasalnya birokrasi adalah ujung tombak bupati untuk mengeksekusi berbagai program visi-misi terdahulu.

Janji-janji politik masa lalu wajib di tunaikan oleh Bupati, masyarakat Aceh Selatan menunggu kapan realisasi komitmen masa lalu yang pernah terlahir dari panggung-panggung kampanye masa lalu.

Begitupun, peran birokrasi daerah selaku pelaksana, mulai dari usulan program, administrasi, talaah program bahkan sampai eksekusi pun melibatkan birokrasi tingkat daerah yakni SKPK di Kabupaten.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan Bupati Mirwan mempersilahkan apabila pejabat-pejabat yang tidak sejalan dengan dirinya untuk mengundurkan diri. Ini merupakan pesan urgent yang mestinya dipahami oleh pejabat, bahwa bentuk dari keseriusan pemerintah daerah untuk fokus membangun Aceh Selatan.

Ketua Partai Golkar Aceh Selatan Kamalul mengatakan,jika para birokrat terkesan acuh tak acuh bahkan di anggap tidak mampu dalam menjalankan  visi misi daerah.

“Golkar merupakan salah satu partai pengusung Mirwan dan Baital Mukadis pada Pilkada 2024 lalu,” kata Kamalul 15/3/2026.

Lebih lanjut, Kamalul mendorong agar Bupati Mirwan berani mengambil jalan tegas dengan memutasikan pejabat yang di anggap tidak memiliki kompeten di bidangnya, non-jobkan saja apabila ajakan itu tidak di indahkan.

“Pastinya dalam menjalankan kebijakan daerah, dengan menggeser posisi SKPK tetap mengedepankan profesionalitas dan keterbukaan publik dan tidak melangkahi peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal tersebut,” ujar Politisi Senior Partai Golkar itu.

Menurut ketua Fraksi Partai Golkar itu, mengingat efisiensi dan defisit anggaran pada tahun berjalan, perlu ketepatan program yang betul-betul menyentuh nadi perekonomian masyarakat.

Slogan Aceh Selatan Maju dan Produktif adalah jawaban dari berbagai permasalahan saat ini.  Maka di anggap sangat perlu evaluasi pada dinas-dinas yang di nilai stagnan.

“Kita juga berharap agar dinas-dinas dapat menjemput berbagai program pada Kementerian vertikal terkait di Ibu kota Negara. Dinas kita harapkan tidak hanya berpangku tangan dan hanya menunggu anggaran daerah untuk di belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi bagaimana anggaran anggaran pusat bisa berseleweran di kabupaten Aceh Selatan, lanjut Kamalul.

“Langkah-langkah demikianlah yang paling solutif saat ini untuk membawa Aceh Selatan keluar dari lingkaran defisit berkepanjangan yang terus menghantui masyarakat Aceh Selatan,” tutupnya.[]