ASPIRATIF|ACEH BARAT – Dalam menyikapi polemik yang terus bergulir antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan PT MIFA Bersaudara, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Barat menyerukan pentingnya solusi damai yang cerdas dan beradab.
KAHMI menilai bahwa meski perkara ini telah bergulir ke ranah hukum, masih terbuka ruang penyelesaian secara damai melalui mekanisme arbitrase sebagai jalur alternatif yang mampu meredam eskalasi sosial yang lebih luas. Minggu (29/6/2025)
“Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan, namun kami juga percaya bahwa penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan secara paralel. Mekanisme ini lebih berorientasi pada rekonsiliasi dan kepastian masa depan,” ujar Koordinator Presidium KAHMI Aceh Barat, Dasni Husin
Menurutnya, arbitrase memberikan ruang aman bagi kedua pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti secara transparan, tanpa campur tangan opini publik yang kerap kali bias serta tekanan politik yang dapat memperkeruh suasana.
KAHMI juga mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Aceh Barat dalam memperjuangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.
Di sisi lain, kehadiran PT MIFA Bersaudara juga tidak bisa diabaikan karena telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.
“Oleh karena itu, kami mendukung penuh setiap program yang digagas pemerintah daerah, begitu juga dengan inisiatif sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak perusahaan, selama itu dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan,” imbuh Dasni.
Namun KAHMI mencermati bahwa dinamika yang berkembang di tengah masyarakat justru mulai menciptakan polarisasi, yang dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan daerah.
Ketegangan publik yang meningkat bukanlah kondisi yang ideal untuk sebuah daerah yang sedang berbenah dan membangun.
“Kami menawarkan arbitrase sebagai solusi netral, cepat, dan tidak memperpanjang konflik sosial. Ini adalah jalan tengah yang bisa diambil untuk menjaga keharmonisan serta mencegah retaknya kepercayaan publik,” tegas Dasni.
Lebih lanjut, KAHMI juga mengajak para tokoh masyarakat, lembaga sosial, serta kalangan akademisi untuk ikut menyumbang pemikiran solutif.
“Saat ini, pemerintah daerah sedang fokus pada agenda pembangunan strategis. Maka, penting bagi semua pihak untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang konstruktif dan mendorong iklim dialog, bukan perpecahan,” tambahnya.
KAHMI menyayangkan bahwa perbedaan pandangan antara Bupati Aceh Barat dan manajemen PT MIFA lebih banyak terekspos dalam bentuk narasi konfrontatif, alih-alih solusi substantif.
Menurut KAHMI, para elit daerah semestinya menunjukkan sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan, bukan justru mempertontonkan tarik menarik kekuasaan di ruang publik.
“Sudah saatnya kita tunjukkan bahwa Aceh Barat mampu menyelesaikan persoalan secara beradab. Kita membutuhkan teladan dari pemimpin dan pelaku usaha bukan sekadar keberpihakan, tapi juga kelapangan dada untuk duduk bersama dalam semangat dialog dan musyawarah.” tutup Dasni.[]
Tidak ada komentar