ASPIRATIF.ID — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Selatan Hj.Agustinur,SH menyambut baik usulan dari Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Selatan Ir.Alja Yusnadi,S.TP,M.Si terkait dengan pelibatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Usulan dari Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Selatan itu sangat bagus sekali dan pihaknya akan segera menyiapkan regulasi terkait hal tersebut,” kata Agustinur, saat dikonfirmasi Aspiratif Id, Jum’at 17 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Agustinur menjelaskan di Aceh Selatan saat ini ada 260 BUMG dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda dengan modal usaha berasal dari anggaran ketahanan pangan 20 persen dari dana desa.
“Kita akan segera melakukan invertarisir dan pendampingan terhadap BUMG yang saat ini ada di Kabupaten Aceh Selatan,” ujar Agustinur.
Agustinur menambahkan, jika nanti regulasi dan aturan terkait kerjasama BUMG dengan pemilik dapur MBG dibuat, maka diharapkan BUMG kedepan bisa menjadi mitra penyelenggara dalam pengadaan bahan baku MBG.
“Terimakasih atas masukannya, dan kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan,” tutup Agustinur.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRK Aceh Selatan Ir.Alja Yusnadi,S.TP, M.Si mendorong pelibatan aktif Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan peran usaha Gampong sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas untuk program tersebut.
“Kami mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMG) Kabupaten Aceh Selatan untuk mengaktifkan BUMG agar terlibat dalam pasokan bahan pangan Program MBG. Hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi desa,” kata Alja Yusnadi dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG , Kamis (16/10/2025) di Gedung DPRK setempat.
Menurut kandidat Doktor IPB ini,l, pelibatan BUMG dalam program MBG akan menciptakan sinergi positif antara program nasional dan penguatan ekonomi desa. Melalui mekanisme ini, dana yang dialokasikan untuk MBG dapat berkontribusi langsung terhadap pengembangan usaha desa.
“BUMG memiliki potensi besar sebagai penyedia bahan pangan lokal yang segar dan terjangkau. Dengan melibatkan mereka, kita sekaligus menggerakkan perekonomian desa dan memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas,” lanjut ketua HKTI Aceh Selatan itu.
Lebih lanjut, Sekretaris Partai Gerindra Aceh Selatan itu menekankan, kolaborasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BUMG perlu didukung oleh koordinasi intensif dengan Dinas DPMG. Hal ini untuk memastikan standar kualitas dan kontinuitas pasokan sesuai dengan petunjuk teknis program MBG.
“Kami berharap Dinas DPMG dapat memfasilitasi kemitraan antara SPPG dan BUMG Desa. Ini merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus mendukung program prioritas nasional,” tutup Alja Yusnadi.[Red]
