Gusmawi : Kalau Saya Salah Silahkan Copot

ASPIRATIF.ID — Polemik dan kisruh di internal Baitul Mal Aceh Selatan nampaknya semakin riuh. Pasalnya, anggota Dewan Pengawas Tio Achriyat mulai angkat bicara.

Alih-alih menyelesaikan masalah, justru mantan Kepala Dinas Disdukcapil itu meminta Bupati Aceh Selatan H.Mirwan agar segera mencopot Gusmawi Mustafa dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan.

Dalam keterangannya di media, mantan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Selatan itu menyebutkan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat Baitul Mal perlu segera dilakukan menyusul terjadinya polemik berkepanjangan terkait keterlambatan penyaluran sejumlah bantuan sosial bagi para mustahik.

Menanggapi hal tersebut Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan Gusmawi Mustafa saat di konfirmasi Aspiratif Id mengatakan sudah beberapa waktu terakhir muncul kesan di publik bahwa apa pun yang kami lakukan selalu salah. Padahal yang terjadi jauh lebih kompleks dari yang terlihat

” Banyak yang tidak tahu, bahwa persoalan ini sudah berlangsung menahun dan tidak sederhana,” kata Gusmawi Kamis (30/10/2025).

“Banyak gagasan dan  inovasi untuk masyarakat akhirnya terhenti, karena kami tidak punya kewenangan menyusun program, hanya melaksanakan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan Camat Kluet Timur ini menjelaskan, selama ini pihaknya dianggap tidak taat tupoksi, padahal akar masalahnya ada pada tafsir Qanun yang multi makna, hingga sebagian kewenangan sekrrtariat yang “hilang”.

“Banyak surat resmi kami kirimkan, tapi tidak dijawab, padahal itu penting untuk menyelesaikan hambatan” ujar Gusmawi.

“Unsur yang selama ini hanya diam dan mendiamkan diri maupun sosok “ayah” bagi kami yang seharusnya menjadi wasit / penengah justru ikut menjadi pemain, sehingga situasinya menjadi tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak,” tambahnya.

Gusmawi menambahkan, ia menyampaikan ini bukan karena takut “dicopot”. Pimpinan daerah sangat memahami dinamika ini sejak hari kedua menjabat.  Bahkan beliau tahu banyak misi dan inovasi yang tak bisa berjalan karena ada “tembok besar” yang berlindung di balik istilah independen namun menutup ruang koordinasi.

“Yang ironis, ketika kami berusaha taat aturan, merapikan administrasi, mengikuti rekomendasi Inspektorat, kami malah diserang dengan alasan dan mengatasnamakan “percepatan realisasi anggaran,” sebut Gusmawi.

“Padahal justru taat regulasi, ketertibanlah yang melindungi dana umat agar tidak salah kelola,” jelasnya.

Menurut Gusmawi, pihaknya aktif menyampaikan dinamika ini ke publik agar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang menjadi faktor penghambat. Karena kalau surat dari sekretariat  direspons sejak awal, semua ini tidak akan serumit sekara

Pun demikian sebut Gusmawi, pihaknya akan melakukan audiensi di DPRK Aceh Selatan untuk mendorong terbitnya Peraturan Bupati tentang pedoman penyaluran bantuan sosial tidak terencana sebelumnya yang bersumber dari Dana zakat dan Infaq, agar tidak ada lagi ruang tafsir ganda dan hambatan birokrasi.

” Kami tidak menyerang siapa pun. Kami hanya ingin: keadilan, transparansi, dan kepastian aturan,” ungkapnya.

“Jangan pernah remehkan orang yang ikhlas. Ia bukan sedang mencari pujian, tapi memperjuangkan kebenaran, sampai kapan pun.” tutup Gusmawi.[Red]